Malapetaka Pendidikan Sumba Barat Terkuak di Forum Konsolidasi Golkar

210
Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena ketika berbicara dalam forum Konsolidasi dan Sosialisasi Hasil Rapimda dan Rakerda serta Pertemuan Raya Milenial dan Perempuan NTT di DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Barat, Kamis (17/2/2022). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan

WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM – Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Konsolidasi dan Sosialisasi hasil Rapimda dan Rakerda serta Pertemuan Raya Milenial dan Perempua di Kabupaten Sumba Barat, Kamis (17/2/2022).

Dalam forum yang digelar di Sekretariat DPD II Golkar di Weekarou itu terungkap kondisi dunia pendidikan di Kabupaten Sumba Barat yang sedang dirundung malapetaka. Betapa tidak, saat ini sebanyak 2.812 tenaga kontrak di Kabupaten Sumba Barat tengah dirumahkan oleh Pemda setempat. Kebijakan merumahkan para tenaga kontrak yang sebagian besarnya adalah tenaga kependidikan itu justeru mendatangkan malapetaka di Sumba Barat terutama dari sisi keberlanjutan pendidikan di sekolah-sekolah.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumba Barat, Lazarus Lede Wulla menyebutkan, ada banyak sekolah di Kabupaten Sumba Barat yang kini proses belajar mengajarnya merana. Pasalnya, para guru yang berstatus sebagai pegawai kontarak terpaksa meninggalkan sekolah karena kebijakan Pemda Sumba Barat merumahkan mereka.

Lazarus Wulla mencontohkan, di SD Gulu Sapi, Kecamatan Loli, kini tersisa Kepala Sekolah. Juga di Sekolah Dasar Negeri Puubogihila di Desa Lolo Tanah, Kecamatan Tanariwu, hanya diurus oleh Kepala Sekolah yang kebetulan berstatus ANS. Sedangkan guru-guru lain yang berstatus Tenaga Kontak sudah dirumahkam. “Kepala Sekolah ini akhirnya harus bertindak sebagai guru, bendahara, sekalian juga tenaga administrasi, dan lain-lainnya,” sebut Lazarus.

Wajah buram masa depan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat ini dibenarkan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu. Menurut politisi senior NTT yang kini menjadi angota DPRD periode kesembilan, kebiajakan merumahkan Tenaga Kontrak itu merupakan kebijakan Nasional. “Tetapi seharusnya, pihak terakit mesti memikirkan solsusinya teruma daerah yang sangat membutuhkan tenaga kontark itu. Jangan diberlakukan merata. Mesti kebijakan tersebut mempertimbangkan juga kondisi khusus di tiap daerah,” sebut Hugo Kalembu.

Dalam forum Konsolidasi dan Sosialisasi yang dihadiri Ketua DPD I Partai Golkar NTT yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena itu, partai Golkar berkomitmen untuk siap memperjuangkan nasib para Tenaga Kontrak itu agar tidak menjadi masalah yang terus berlarut.

Turut hadir dalam forum itu, Ketua Ikatan Isteri Partai Golkar (IIPG) NTT, Ny. Asty Laka Lena, Ketua Fraksi Golkar DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu, Ketua Bappilu Golkar NTT Frans Sarong, Ketua KPPG Libby Sinlaeloe, Sekretaris AMPG NTT Sokan Teibang, Edy Naga dan Robert Waka.

Selain itu hadir juga Ketua DPD II Golkar Sumba Barat Daniel Bili, tokoh Golkar Sumba Barat T. L. Ora, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Jefry T. Ora, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumba Barat, David Beko dan Christin Ndelo dan Lazarus Wulla. Hadir pula seluruh Pimpinan Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Sumba Barat serta AMPG, AMPI, KPPG dan IIPG Kabupaten Sumba Barat. ***Laurens Leba Tukan

Center Align Buttons in Bootstrap