JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Janji Pemerintah Pusat untuk memberikan reward kepada Pemkab TTS sebesar Rp 50 Miliar sebagai penghargaan atas raihan WTP dalam pengelolaan APBD tahun 2019 hingga kini belum dicairkan.
Direktorat Jenderal Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengaku belum mendapat informasi mengenai adanya reward tersebut. “Kami belum dapat informasi mengenai adanya pemberian reward dari Pemerintah Pusat. Mungkin di Kementerian Keuangan,” kata Firman menjawab pertanyaan Ketua Pansus LKPJ Martin Tualaka dalam pertemuan di kantor Dirjen Otda Kemendagri Rabu (28/4/2021).
Menurut Firman, ada sejumlah syarat yang mesti dilengkapi oleh Pemkab TTS agar reward tersebut bisa dicairkan ke rekening Pemkab TTS.
“Ada sejumlah syarat yang mesti dilengkapi agar dana reward tersebut bisa dicairkan. Tapi yang lebih tau soal itu silakan saja bapa-bapa bertemu dengan Kementerian Keuangan,”kata Firman.
Pansus yang terdiri Marten Tualaka, Uksam Selan, Piter Kefi, Kemas Afi yang didampingi Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau dan Wakil Ketua DPRD TTS Nikolas Yusuf Soru juga berkonsultasi mengenai LKPJ Bupati TTS tahun 2019 yang belum ditindaklanjuti oleh Pemkab TTS. Ada sejumlah temuan Pansus ketika melakukan uji petik dilapangan yang kemudian dituangkan dalam rekomandasi Pansus. Sayang ada sejumlah rekomandasi yang belum ditindaklanjuti.
Terhadap persoalan tersebut Dirjen Otda melalui Subdirjen Perencanaan Anggaran Firman dan Qipe yang hadir menemui Pansus LKPJ menjelaskan bahwa pemerintah dan DPRD merupakan mitra kerja yang antar satu dengan yang lainnya saling punya keterikatan dalam sistem kerja pemerintahan.
“DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan termasuk penilaian terhadap LKPJ mesti dilihat sebagai mitra kerja yang sejajar. Harusnya pemerintah melaksanakan rekomandasi Pansus apabila yang berkaitan dengan adanya anggaran tambahan ya mesti diomongkan dengan DPRD sebagai mitra kerja. Tapi nanti kami akan ikuti,”kata Firman yang didampingi Qype.**Paul Papa Resi
Edito: Laurens Leba Tukan
