JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Pasca penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh KPK, Presiden RI Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum di lembaga KPK. Untuk mengisi kekosongan posisi Menteri Perikanan dan Kelautan, Presiden menunjuk Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim.
Dilansir dari detiknews, penunjukan Luhut itu berdasarkan surat yang diteken Mensesneg Pratikno. Adapun Luhut secara definitif menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi yang mengkoordinir Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Menko Luhut telah menerima surat dari Mensesneg yang menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses pemeriksaan oleh KPK terhadap Menteri KKP, maka Presiden berkenan menunjuk Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri KKP ad interim,” kata Jubir Kemenko Marves Jodi Mahardi kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Edhy Prabowo terjaring dalam OTT KPK sepulang dari Amerika Serikat pada Rabu 25 November 2020 dini hari.
Penangkapan dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Depok, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar pukul 00.30 WIB. Total jumlah pihak yang diamankan ada 17 orang, termasuk Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR dari Partai Gerindra.
Dalam penangkapan itu, KPK juga menyita sejumlah kartu ATM. Sejumlah orang yang ditangkap lalu dibawa ke gedung KPK. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status Edhy Prabowo dkk. Saat ini mereka yang ditangkap masih berstatus terperiksa.
Pesiden Jokowi menanggapi tegas peristiwa yang menimpa salah satu pembantunya itu. Presiden memberi hormat terhadap proses hukum di KPK terkait penangkapan Edhy Prabowo.
“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/11/2020).
Jokowi pun yakin KPK bekerja secara profesional dan transparan. Jokowi menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Jokowi.***detiknews/SI
