LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Salah satu hambatan bagi akselerasi ekonomi NTT adalah tingginya ICOR (Incremental Capital Output Ratio) atau rasio output modal tambahan yang masih tinggi.
“ICOR NTT di kisaran 10. Artinya untuk menghasilkan satu unit output PDRB di NTT, membutuhkan 10 modal tambahan investasi. Hal ini membuat ekonomi NTT inefisien. ICOR NTT ini lebih tinggi dari ICOR nasional yang ada di kisaran 6. Inilah yang menyebabkan industri di NTT sulit berkembang,” sebut Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam forum Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ayana Resort-Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (6/11/2020).
Tidak hanya itu, Gubernur Laiskodat menyebutkan, soal lain yang terjadi selama ini adalah perijinan yang berbelit-belit dan korupsi yang masih tinggi. “Dalam masa pemerintahan kami, saat ini berdasarkan hasil laporan KPK kepada Bapak Presiden, NTT masuk dalam lima besar provinsi terbaik dalam pengendalian korupsi. Sebelumnya NTT masuk kategori sebagai provinsi terkorup keenam,” ujarnya.
Disebutkan Gubernur Laiskodat, NTT merupakan daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia. Padahal, NTT miliki potensi sumberdaya dan industri yang besar namun belum didesain secara baik, bahkan prilaku korupsi yang masih tinggi serta pelayanan perijinan yang kurang maksimal.
Pemdiri Partai NasDem ini mengatakan, Indonesia saat ini masih mengimpor daging sapi dengan kualitas premium. Sementara Indonesia sesunguhnya mampu menyiapkan daging tersebut jika ada komitmen kuat dari berbagai pihak yang berkompeten. Hal ini berlaku juga untuk garam industri yang potensinya sangat besar di Indonesia.
“Impor daging ini bukan dikarenakan Indonesia tidak mampu mendesain dan mengembangkan sapi seperti sapi Wagyu akan tetapi masih kurangnya komitmen dan keberpihakan kepada para petani-peternak. Manakala empat tahun kedepan kita menyiapkan desain bagi para petani-peternak untuk jenis sapi Wagyu dengan kualitas daging premium, maka untuk kebutuhan daging premium dalam negeri tak perlu lagi impor. Sama halnya dengan Garam. Indonesia masih mengimpor 2,7 juta metrik ton garam industri. Sementara kita punya kapasitas komoditi strategis ini (garam) yang mampu penuhi kebutuhan industri dalam negeri. Untuk itu kami selalu ajak pemerintah Pusat untuk menghentikan impor garam dan kita bangun industri garam dalam negeri,” katanya.
Gubernur Laiskodat mengatakan, ia tengah melakukan percepatan pembangunan melalui cara-cara yang tidak biasa untuk kemajuan NTT. Bahkan, sebut dia, untuk meretas rantai kemiskinan di NTT dilakukan dengan pola pendekatan kolaborasi bersama stakeholder terkait melalui optimalisasi potensi yang ada.
“Pada sektor pariwisata dengan atraksi yang luar biasa, kami sementara menyiapkan infrastruktur pendukung dan SDM untuk mewujudkan Pariwisata sebagai Prime mover pembangunan,” katanya.
Ia juga menyiapkan industri pakan ternak di NTT agar tidak terjadi Capital Flight dari sektor pakan ternak babi dan ayam yang setelah dihitung selama ini setahun nilainya mencapai Rp 1,8 triliun. “Juga telah ada ranch sapi di Sumba Timur. Kami juga siapkan anggaran untuk mereplikasinya demi memenuhi kebutuhan daging premium Indonesia yang dihasilkan oleh peternak NTT,” jelasnya.
Terkait garam, Gubernur Laiskodat mengatakan, NTT memiliki lahan garam yang selama 26 tahun sudah ada ijinya tapi tidak berjalan. “Saat ini kami sementara menyiapkan garam lokal dengan kualitas NaCL terendah 95 persen untuk mendukung kebutuhan garam industri dalam negeri. Dan dipastikan kami menyiapkan 1.800 ha untuk tahun depan dipanen langsung oleh Bapak Presiden. Dan juga komoditi kelor, kopi dan coklat yang merupakan kualitas dunia sementara kami siapkan rantai ekonominya. Semuanya ini untuk wujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera,” jelas Gubernur Laiskodat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso memberikan apresiasi terhadap Gubernur NTT yang hadir dalam acara itu. Dikatakan, OJK telah menyiapkan enam inisiatif strategis
kebijakan di 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Enam inisiatif strategis 2021 tersebut yakni arah Pengembangan dan
Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (SJK), penajaman Pengawasan SJK
Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi, percepatan Digitalisasi serta
Optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung
Pemulihan Ekonomi Nasional, perluasan Akses Keuangan dalam Rangka
Mendukung Pertumbuhan UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional, penguatan ketahanan dan daya saing SJK; dan pengembangan Sustainable Finance.
Enam inisiatif strategis 2021 ini akan menjadi acuan OJK dalam
menjalankan berbagai kebijakan OJK 2021 yang antara lain fokus pada
upaya mendorong SJK menjadi katalis percepatan pemulihan ekonomi
nasional.
“Saya minta semua kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK betul-betul mampu
menjadi ‘obat yang mujarab’ bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang
stabil serta mampu mewujudkan quantum leap dalam proses pemulihan
ekonomi,” kata Wimboh.
Selain itu, OJK juga akan mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat
industri jasa keuangan dengan melakukan desain ulang industri jasa
keuangan serta penerapan konsolidasi yang tegas agar pelaku industri
keuangan menjadi lebih kokoh dan memiliki daya saing tinggi, baik di
industri perbankan, IKNB (Lembaga pembiayaan dan Asuransi) maupun Pasar Modal (Manajer Investasi dan Perusahaan Efek).
Wimboh mengatakan, jika semua potensi yang dimiliki oleh NTT dimaksimalkan dan menjadi sumber eksport yang besar maka Bank NTT bisa menjadi Bank Devisa. “Itu otomatis, kan tidak mungkin ke mana-mana, tetapi belajar dulu di Bank BRI, bila perlu tenaga BRI ditempatkan di Bank NTT untuk melatih, dan itu akan lebih cepat,” sebutnya.
Keunggulan Bank Devisa adalah bisa menerima tabungan valas, mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas, melakukan jual beli valuta asing atau dikenal dengan valas, melayani pembukaan dan pembayaran L/C, melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri.
Wimboh mengatakan, OJK memiliki skema pengembangan ekonomi pada sector pariwisata, pertanian dan peternakan serta perikanan dan keluatan sehingga bisa dijadikan patokan bagi Pemerintah NTT dalam mengembangkan potensi di NTT. “Kami mengaharpkan kita OJK bisa dirasakan kehadiranya di tengah masyarakat,” katanya.
Turut serta mendampingi Gubernur Laiskodat, staf khsus Prof. Daniel Kameo, Pius Rengka, dan Thony Djogo, Komisaris Utama Bank NTT Juven Djojana, Dirut Bank NTT Aleksander Riwu Kaho, dan Direktur Pemsaran Dana Absalom Sine. Serta para pimpinan OPD Provinsi NTT diantaranya, Asisten I Yohana Lisapali, Kadis Perindag Muhammad Nasir, Kadis Kominfo Abraham Maulaka, Kepala Dinas Koperasi dan Nakertrans Silvya Pekudjawang serta Karo Humas dan Protokol Marius Ardu Jelamu.***Laurens Leba Tukan
