LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Lantaran pandemi Covid-19 yang kian merambah hingga ke pelosok Indonesia, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan mengurangi dana transfer pusat (DAU) sebesar kurang lebih Rp 72,2 miliar.
Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengatakan itu ketika melantik Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD se kecamatan Ile Ape Timur, di Puskesmas Lamau, Rabu (22/4/2020). Menurut Bupati Sunur, pemotongan DAU itu merupakan langkah pemerintah pusat untuk membantu membiayai daerah-daerah terkena dampak Covid-19 yang serius dan sudah masuk zona merah.
“Merespon persoalan ekonomi masyarakat, saya minta para kepala desa agar bisa menggunakan dana desa sesuai petunjuk. Tidak perlu bertele-tele, diskusi dan rapat dengan BPD lalu segera putuskan,” ujar Bupati Sunur.
Disebutkan, pemotongan DAU itu sudah melalui realokasi dan refocusing APBN 2020 maupun APBD dan APBDes di setiap pemerintah desa sehingga diperbolehkan. “Kepala desa harus cepat dan tanggap lihat situasi ini. Ada dana desa, pakai itu untuk bantu masyarakat, karena pemerintah tidak mau masyarkat susah,” sebutnya.
Dikatakan Bupati Sunur, sebenarnya pelantikan dan angkat sumpah jabatan Penjabat Kepala Desa dan anggota BPD dilakukan secara virtual online, namun mengingat konektivitas jaringan internet di beberapa desa belum memadai sehingga dilakukan hari ini.
Dia menilai, penjabat kades dan anggota BPD terlantik perlu menyikapi kondisi di masing-masing desa, mengingat hingga sekarang akses keluar masuk orang di desa masih terus terjadi.
“Penjabat Kades, Kepala Desa, Anggota BPD dan lainnya agar rutin pantau wilayah perairan desa. Semua dijaga ketat. Kalau ada yang masuk segera laporkan atau halau pulang,” tegasnya.
Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lembata, Bupati Sunur menjelaskan, kepala desa harus cepat dan gesit anggarakan untuk bantu ekonomi warga. “Pakai UU Darurat Bencana untuk anggarkan karena Presiden sudah keluarkan aturan itu,” tegas Bupati Sunur.
Sunur yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Lembata ini menambahkan, pemerintah desa harus cepat melakukan inventarisir warga desanya untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah daerah.
“Data semua warga desa dan lihat yang benar-benar terkena dampak ekomomi. Pemerintah kasih Rp 600.000 setiap bulan selama tiga bulan kedepan. Yang sudah terima PKH, Rastra dan bansos lainnya sabar dulu, tapi kalau memungkinkan maka kasi saja,” katanya.
Ia mengatakan, pemerintah desa segera mendata warga dengan kisaran usia 60 tahun ke atas supaya diperiksa secara gratis oleh petugas kesehatan di puskesmas. Hal ini untuk mengetahui jenis penyakit apa saja yang dialami warga, seperti sesak napas atau asma, TBC dan penyakit lainnya. Pasalnya orang dengan usia seperti itu sangat rentan dengan corona, tutup Bupati Sunur.
Camat Ile Ape Timur, Yosep Raya Langoday mengatakan, data orang dalam pantauan untuk minggu ini tidak ada. Saat ini, kata dia daerah pesisir Ile Ape Timur dijaga ketat dan tertib oleh petugas linmas dan relawan setiap desa.
Tentang gagal panen, Camat Raya menjelaskan, sampai saat ini 85% hasil pertanian gagal dan bisa berakibat pada kelaparan. “Gagal panen karena hama dan kekeringan. Ile Ape Timur tahun ini bisa dikatakan gagal total,” katanya.
Itu pasalnya, pemerintah kabupaten selain konsentrasi dengan masalah Covid-19, diharapkan melihat kondisi gagal panen ini sebagi satu kesatuan masalah di Lembata. )*Lagamaking
