KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT Hugo Rehi Kalembu menhimbau kepada seluruh pihak untuk menghindarkan diri dari upaya politisasi pandemi covid 19 untuk tujuan politik praktis. “Yang kita sedang hadapi adalah hidup atau matinya kita sebagai bangsa,” ujar politisi senior Partai Golkar asal Pulau Sumba ini.
Hugo Kalembu memberikan apresiasi terhadap langkah dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. “Sumbang saran dari semua pihak amat diperlukan tetapi bukan dalam nada saling menyalahkan,” ujar Hugo.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT ini mengatakan, semua pihak membutuhkan uluran tangan dari semua lapisan masyarakat secara ikhlas untuk tujuan kemanusiaan. “Kita butuh kerja profesional. Maka mari kita dengarkan pendapat dan keluhan para medis, dokter dan perawat yang ada digaris terdepan yang penuh resiko tapi dengan pantang menyerah mereka terus bekerja,” katanya.
Hugo menambahkan, perlu percepatan pengadaan APD yang memadai untuk semua Rumah Sakit yang menjadi rujukan Covid-19 di NTT. Ia bahkan menghimbau kepada seluruh kepala daerah dapat melakukan diskresi dalam menggunakan APBD untuk penangan Covid-19 didaerahnya.
“Sekali lagi, yang hadapi saat ini adalah masalah keselamatan warga, dan keselamatan warga adalah hukum tertinggi,” katanya.
Senada dengan itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosef Sani Betan mengatakan, pernyataan Wakil Gubernur NTT ketika tanggal 3 Maret 2020 yang menjadi topik diskusi di berbagai media sosial belakangan ini masih dipandang sebagai pernyataan yang normal dan sangat realistis untuk kondisi saat itu.
“Saat itu ketika hampir seluruh pemimpin di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah belum mengikuti dan mendalami kasus Covid-19 seperti saat ini bahkan belum menghadapi dampak penyebaran secara masif di semua wilayah Indonesia seperti beberapa hari ini yang begitu cepat. Sehingga bagi saya pernyataan itu normal dan realistis jika disampaikan saat itu sesuai kondisi,” sebut Nani Betan.
Ia menambahkan, jika wawancara itu dibuat dalam sepekan terakhir ini maka tentu Wakil Gubernur NTT tidak akan mengeluarkan penyataan seperti itu. “Saya kira jika saat itu juga ditanyakan kepada para Kepala Daerah atau pejabat lainpun, tentu pasti juga akan serupa jawaban dan pandangannya, karena dimensi ruang dan waktunya menajdi patokan. Karena saat itu, angkah penyebaran di Indonesia belum terlalu terasa dan masif seperti hari in,” katanya.***Laurens Leba Tukan
