JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah pusat diingatkan agar jangan terus membuang energi dan terlena dan hanyut hanya dengan mengurus wabah virus corona (COVID-19) yang merupakan virus bawaan dari luar negeri. Pemerintah didesak agar fokus mengurus penyakit lokal seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah menjadi penyakit endemik di tanah air sejak tahun 1968 dan saat ini telah merenggut nyawa 100 lebih Warga Negara Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Kesehatan IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan itu dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Perlukah Undang-Undang Khusus Atasi Dampak COVID-19?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (10/3/2020). Laka Lena mengatakan, penyakit DBD yang saat ini hampir 15 ribu orang Indonesia terkena itu seakan dilupakan pemerintah dan tidak menjadi perhatian serius ketimbang menguras tenaga hanya untuk mengatasi Covid-19 yang berasal dari Wuhan China.
“Jangan lupa DBD dan TBC itu sangat berbahaya di negeri kita, sehingga kami mendeak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar lebih fokus mengatasi penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. “Intinya energi kita harus terbagi, virus corona diperhatikan, DBD juga harus lebih diurus lagi oleh pemerintah,” ujar Laka Lena
Ketua DPD Golkar Provinsi NTT ini mengatakan, Presiden Joko Widodo kemarin memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk ke NTT melakukan pengecekan terkait wabah DBD tersebut. Pasalnya, sebut Laka Lena, NTT termasuk yang paling parah karena sudah banyak korban meninggal dunia karena DBD. “NTT sudah 33 orang meninggal karena DBD dan hampir 3.000 orang kena DBD. Se-Indonesia itu sudah hapir 15 ribu , dan 100 orang lebih mungkin ada yang meninggal,” ujar Melky seperti dikutip dari jpnn.com
Apoteker jebolan Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta ini mengatakan, persoalan DBD lebih konkret dibanding corona dan kedua penyakit itu sama-sama belum ada obatnya. “DBD dan corona belum ada obatnya,” tegasnya.
Meski demikian, ia yakin bahwa Indonesia punya kemampuan menghadapi dan melewati semua. “Kalau ini kita bisa lewati dengan baik termasuk protokol yang kita lakukan ini, dan juga bagaimana kemampuan Indonesia bisa menghadapi corona, maka ini bisa menjadi contoh yang lain,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa DBD merupakan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ia meminta jangan terlena dengan Covid-19. “Karena DBD ini juga sudah KLB (keadaan luar biasa),” tegas Mufida.
Dikataknnya, sudah ada 80 lebih korban yang meninggal dunia. Sedikitnya, kata dia, ada 14 ribu lebih kasus DBD se-Indonesia. “Lebih banyak daripada pasien Covid-19 dan juga korban dari Covid-19,” tegas politikus PKS ini.
Mufidayati mengatakan, Komisi IX DPR nanti perlu berbagi tugas untuk melakukan supervise terhadap DBD dan Covid-19. Dia juga meminta pemerintah benar-benar harus sangat serius memerhatikan kesehatan masyarakat di Indonesia dari segala macam virus. “Virus DBD ini akan lebih tinggi bahayanya dibandingkan dengan virus Covid-19 , tetapi juga tidak boleh menggampangkan Covid-19 juga,” katanya.
Ia bahkan mengusulkan, perlu dibentuk satuan kerja pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian untuk menangani Covid-19. Sebab, kata dia, penanganan Covid-19 ini sangat terkait dengan kementerian lain. Di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan stakeholder lainnya. “Ini perlu dilbatkan dalam menangani Covid-19,” tegas Mufida.***Laurens Leba Tukan
