KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pagar bagian belakangnya bersentuhan langsung dengan pagar tempat parkir mobil milik Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Dalam garasi yang berukuran luas itu tampak terpakir sebuah bus dengan ukuran besar yang dilengkapi dengan fasilitas yang mewah.
Di bagian depan, deretan rumah dinas milik Pemerintah Kota Kupang. Ada rumah jabatan Wakil Walikota Kupang dr. Hermanus Man dan rumah jabatan Ketua DPRD Kota Kupang, Yhehescial Loudu.
Posisinya yang dikelilingi oleh rumah para pejabat pemerintah di daerah ini, mestinya Rumah Sakit Mamami mendapatkan sentuhan perhatian meski tidak harus sama dengan Rumah Sakit milik pemerintah yang sudah ada. Sejak berdiri pada 8 Agustus 2004 silam, Rumah Sakit yang semula dibangun khusus untuk melayani ibu dan anak itu, kini menerima pasien umum.
Ketua Yayasan RS. Mamami Kupang Ny. Rolina Damanik Butarbutar mengemukakan berbagai kendala dan suka dukanya membuat RS. Mamami hingga eksis diusia yang ke 16 tahun. Dia menaruh harapan kepada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena yang berkunjung ke RS. Mamami, Jumat (21/2/2020).
“Kami sangat berharap melalui Bapak Melky Lakalena agar menyuarakan di tingkat pusat bahwa rumah sakit swasta seperti Mamami ini bisa diperhatikan meski tidak harus sama dengan rumah sakit pemeritah. Toh, kami juga turut serta melayani masyarakat,” katanya.
Dikatakan Rolina, saat ini total tempat tidur di rumah saki Mamami sebanyak 60 unit, dan tingkat hunian berkisar 60-70 persen. “Karena banyak pasien yang berkunjung sehingga kita kekurangan tempat tidur, dan kami terpaksa harus rawat di poli, yang sesungguhnya tidak untuk pasien menginap. Bahkan kami terpaksa rujuk ke rumah sakit lain karena tidak ada tempat lagi untuk rawat nginap,” katanya.
Meski dalam keterbatasan dan tanpa bantuan pemerintah baik untuk fisik rumah sakit maupun obat-obatan dan alat kesehatan, pihaknya terus berupaya untuk berusaha maksimal meningkatkan pelayanan meski dengan fasilitas terbatas yang ada saat ini. “Saat ini kita sedang membangun, dan rencananya lima lantai tapi saat ini baru tiga lantai. Kami mengharapkan dukungan Pak Melky karena kita juga berjuang untuk masyarakat NTT dengan menekan angka kematian ibu dan anak. Memang kami dikenal sebagai rumah sakit ibu dan anak, namun beberapa tahun lalu, oleh Kadis Kesehatan NTT saat itu dr. Stef Bria Seran menaikan status kami menjadi rumah sakit umum, sehingga saat ini kita punya kunjungan makin banyak,” kisahnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Lakalena ketika meninjau kondisi rumah sakit itu dan berdialog dengan management dan para medis saat kunjungan di daerah pemilihan mengaku akan memperjuangkan keterbatasan yang dialami rumah sakit Mamami.
Ketua DPD Golkar Provinsi NTT ini menyebutkan, Komisi IX DPR bakal terus mencari cara dan format dari aspek regulasi agar pemerintah pusat dan daerah bisa membantu pelayanan dan fasilitas di rumah sakit swasta. “Jika ada pintu masuk dari aspek regulasi dan aturan bahwa keterlibatan pemerintah untuk bantu rumah sakit swasta, maka saya akan maksimal berjuang di tingkat pusat,” sebutnya.
Lakalena meminta agar management rumah sakit Mamami dan rumah sakit swasta lainnya di NTT untuk mengiventarisir dan mendata tingkat pemanfaatan obat-obatan dan alat kesehatan yang paling dibutuhkan bagi pasien untuk dijadikan dasar, ia mencari peluang bantuan. “Bantu saya dengan data terkait produk obat atau alat kesehatan apa yang paling dibutuhkan dan paling banyak dimanfaatkan di rumah sakit swasta. Maka saya akan mencari perusahaan yang memproduksinya untuk terlibat membantu rumah sakit swasta di NTT,” katanya.
Dikatakan Lakalena, ia telah mengundang Menteri Kesehatan RI untuk berkunjung ke NTT. “Saya minta Pak Menkes untuk dan datang ke NTT, dan beliau bersedia di bulan Maret nanti, saya siap memfasilitsi rumah sakit swasta untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.
Lakalena pada kesempatan itu juga mengecek kelancaran pembayaran pihak BPJS kepada rumah sakit swasta dan diperoleh informasi bahwa semuanya berjalan lancer. “Kalau BPJS bayarannya lancar maka aman menurut saya, karena semua rumah sakit saat ini tumpuannya di BPJS dan banyak persoalan yang terjadi di daerah lain,” katanya. ***Laurens Leba Tukan