LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM — Di antara bau asin laut dan riuh tawar-menawar ikan segar di TPI Kampung Ujung, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menyusuri lapak-lapak penjualan ikan kering, Jumat pagi (25/7/2025). Dengan kemeja putih dan langkah tegap ala mantan jenderal, ia berdialog dengan para pedagang, menanyakan harga, pasokan, hingga soal retribusi yang selama ini belum jelas arah pungutannya.
Kunjungan itu tak semata seremonial. Wagub Johni membawa pesan penting dari Pemerintah Provinsi NTT: pentingnya menata ulang relasi kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama dalam pengelolaan kawasan pesisir yang belakangan menjadi episentrum pariwisata super premium.
“Kapal-kapal pinisi yang berlabuh di sini belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Wagub Johni kepada wartawan, usai memantau aktivitas pelelangan dan dermaga TPI yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi awal.
Ia menyinggung keberadaan kapal-kapal wisata yang mondar-mandir membawa turis, namun nihil kontribusi fiskal. Padahal, sebagian besar aktivitas pelayaran itu terjadi dalam radius 12 mil laut dari daratan, wilayah yang sah di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi.
“Ini menjadi dasar hukum agar Pemprov bisa memungut retribusi. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di wilayah kita sendiri,” ujar Wagub Johni. Ia menyinggung kemungkinan meninjau ulang kewenangan provinsi dalam mengelola kapal wisata dan kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), kawasan konservasi yang selama ini dikendalikan pemerintah pusat.
Wagub Johni juga menyoroti status TPI Kampung Ujung yang hingga kini belum ditetapkan sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Status itu penting karena menjadi penentu kewenangan antara kabupaten dan provinsi. “Kalau sudah PPI, mooring bisa dibangun, dan itu di bawah wewenang provinsi,” katanya.
Dalam peninjauan itu, Wagub Johni juga menerima laporan kerusakan sejumlah bagian dermaga, termasuk soal keterbatasan fasilitas penunjang distribusi hasil laut. Ia menilai, infrastruktur dan sistem pengelolaan yang belum ideal menyebabkan ekspor hasil laut dari Labuan Bajo belum maksimal.
Tak hanya soal perikanan dan wisata bahari, Wagub Johni juga menyentil praktik penipuan terhadap wisatawan oleh pemandu ilegal. “Kita butuh SOP dan pendataan tour guide resmi. Jangan sampai wisatawan kita justru trauma datang ke sini,” katanya.
Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, menjelaskan bahwa pemkab bersama asosiasi pelaku wisata dan pengelola TNK telah meluncurkan aplikasi SiOra. Platform ini dirancang sebagai saluran resmi pemesanan paket wisata melalui agen-agen terdaftar. “Ini salah satu cara mengurangi potensi penipuan,” kata Fransiskus.
Ikut mendampingi Wagub Johni dalam kunjungan lapangan itu sejumlah pejabat penting dari Pemprov NTT, antara lain Staf Ahli Gubernur Petrus Seran, Kepala Dinas Pariwisata Noldy Hosea Pellokila, dan Kepala Biro Pemerintahan Doris Alexander Rihi. Mereka tampak serius mencatat, berdiskusi, dan sesekali memotret kerusakan fasilitas dengan ponsel mereka.
Labuan Bajo, yang dicanangkan sebagai wajah depan pariwisata Indonesia Timur, tampaknya masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Mulai dari retribusi kapal wisata, pelimpahan aset pelabuhan, hingga maraknya praktik wisata ilegal. Dan seperti ditunjukkan Wagub Johni Asadoma pagi itu, pemerintah provinsi mulai turun tangan, tidak lagi sekadar menunggu bola, tapi menjemputnya langsung di dermaga.*/Fifi Maha Reni, Fara Therik/Laurens Leba Tukan
Komentar