JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, mendukung penuh langkah pemerintah untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, pada momentum Hari Pahlawan 10 November 2025.
Menurut Umbu Rudi, setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut nama Soeharto dari Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 dalam sidang paripurna September 2024 lalu, tidak ada lagi alasan bagi negara untuk menunda pengakuan terhadap jasa dan kontribusi besar Soeharto dalam sejarah pembangunan bangsa.
“Pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR itu adalah langkah rekonsiliasi nasional. Kini saatnya negara memberi penghormatan atas jasa beliau sebagai tokoh stabilitas dan pembangunan,” ujar Umbu Rudi kepada SelatanIndonesia.com, Rabu (5/11/2025).
Jejak Pembangunan dan Stabilitas
Umbu Rudi menilai, masa kepemimpinan Soeharto menjadi fondasi bagi kemajuan ekonomi Indonesia di masa modern. Ia menyebut berbagai kebijakan pembangunan yang melahirkan swasembada pangan, pembangunan industri dasar, peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, hingga lahirnya sistem perencanaan pembangunan nasional Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
“Kita menyaksikan kemajuan pesat di berbagai sektor. Semua itu bagian dari sejarah kebangkitan ekonomi Indonesia yang tak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Pak Harto,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa puncak kepemimpinan Soeharto mencapai lebih dari 7 persen per tahun, sementara angka kemiskinan turun tajam dari 40 persen pada awal 1970-an menjadi di bawah 12 persen menjelang akhir 1990-an.
Menurut legislator asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II itu, capaian tersebut menunjukkan bagaimana Soeharto berhasil mengelola stabilitas politik dan ekonomi nasional.
“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya secara utuh, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari hasil nyata pembangunan,” tambahnya.
Dukungan Politik Golkar
Umbu Rudi menegaskan, Partai Golkar secara kelembagaan mendukung penuh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Ia menyebut, jasa Soeharto sebagai pendiri sekaligus pembina utama Partai Golkar tak dapat dipisahkan dari perjalanan politik dan pembangunan bangsa.
“Pak Harto adalah bagian dari sejarah besar Golkar dan Republik. Beliau membangun pondasi ekonomi, stabilitas, dan pemerintahan yang efektif,” ujar Umbu Rudi.
Dukungan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya telah mengajukan nama Soeharto secara resmi melalui mekanisme internal partai. Bahlil menyebut, saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (3/11/2025), ia menyampaikan langsung aspirasi partai mengenai usulan tersebut.
“Kami sudah mengajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Ini bentuk penghargaan terhadap jasa besar beliau dalam menjaga kedaulatan pangan, energi, dan stabilitas nasional,” ujar Bahlil, dikutip dari Tempo.
Bahlil juga mengatakan bahwa permohonan resmi telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Golkar menilai pengakuan negara atas jasa Soeharto merupakan bagian dari rekonsiliasi sejarah bangsa.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI saat itu, Bambang Soesatyo, juga sempat mengusulkan agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyebut, Partai Golkar mendukung penuh rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto. Nurul menilai, Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia menuju kemajuan. ”Kami dari Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto. Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul dalam keterangan tertulisnya.
Sudah Masuk Daftar Usulan Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa nama Soeharto masuk dalam daftar calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang telah diterima Istana dari Kementerian Sosial.
“(Soeharto) termasuk yang diusulkan,” kata Prasetyo, Kamis (30/10/2025).
Menurut Kementerian Sosial, total ada 40 tokoh yang diajukan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Selain Soeharto, beberapa nama lain yang diusulkan antara lain Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, ulama KH Bisri Syansuri, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Jenderal M. Jusuf, dan tokoh NTT Frans Seda.
Proses penilaian akhir akan dilakukan Dewan GTK yang dipimpin Menteri Kebudayaan dan Ketua Dewan GTK Fadli Zon, sebelum rekomendasi disampaikan kepada Presiden.
Simbol Rekonsiliasi Sejarah
Umbu Rudi menyebut, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan semata-mata bentuk penghargaan personal, melainkan simbol rekonsiliasi sejarah nasional antara masa lalu dan masa kini.
“Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu berdamai dengan sejarahnya. Kita perlu menatap masa depan dengan menghormati jasa para pemimpin terdahulu,” tutur Umbu Rudi.
Ia menambahkan, keputusan tersebut juga menjadi momen penting untuk menguatkan semangat kebangsaan menjelang Hari Pahlawan. “Pemberian gelar ini akan menjadi simbol penghormatan terhadap warisan pembangunan bangsa dan tonggak persatuan nasional,” pungkasnya.*/Laurens Leba Tukan
Komentar