Kepergian YBR Jadi Alarm Kemanusiaan, Pemprov NTT Benahi Total Pendataan dan Program Kemiskinan
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada, sebagai momentum pembenahan menyeluruh sistem pendataan dan program penanggulangan kemiskinan. Tragedi tersebut dinilai sebagai kegagalan kolektif yang tidak boleh terulang.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Pendataan dan Program bagi Warga Miskin yang digelar di Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat (7/2/2026). Rapat dipimpin langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Lake Lena, didampingi Wakil Gubernur Johni Asadoma dan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTT Flori Rita Wuisan.
“Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Ini bukan sekadar duka, tetapi alarm kemanusiaan. Kita harus membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak pernah terjadi lagi,” ujar Gubernur Melki dalam arahannya.
Ia menegaskan, pembenahan akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni akurasi pendataan warga miskin dan ketepatan sasaran seluruh program bantuan. Menurut dia, tidak boleh ada warga miskin yang luput dari intervensi negara akibat data yang tidak valid atau manipulatif.
“Tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau. Kita harus bekerja dengan hati, jujur, dan tulus,” kata Guberur Melki.
Rapat tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, pimpinan perangkat daerah, bupati dan wakil bupati se-NTT, tokoh agama, lembaga pendidikan, serta unsur masyarakat sipil.
Hoiruddin Hasibuan menyampaikan bahwa kehadirannya di NTT merupakan penugasan langsung dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR dan menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat. Ia menegaskan, persoalan ini tidak semata-mata soal kesalahan individu, melainkan lemahnya sistem perlindungan sosial.
“Kasus di Ngada ini adalah tamparan bagi kita semua. Fokus kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan sistem ke depan jauh lebih responsif dan berpihak pada warga miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya pendataan by name by address, fleksibilitas penggunaan anggaran bantuan sosial, serta kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi darurat sosial.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menambahkan, peran aparatur di tingkat paling bawah menjadi kunci keberhasilan program. Menurut dia, banyaknya bantuan tidak akan berdampak bila tidak benar-benar sampai kepada yang berhak.
“RT, RW, dan kepala desa harus proaktif dan peduli. Program akan sia-sia jika aparat di lapangan tidak bekerja dengan baik,” tegasnya.
Rapat evaluasi tersebut juga menegaskan komitmen sinergi lintas sektor. Kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pusat Statistik menyatakan kesiapan mengawal pembaruan data dan menindak tegas manipulasi data kemiskinan.
LLDIKTI Wilayah XV menyatakan siap melibatkan ribuan mahasiswa untuk membantu pendataan dan pemberdayaan masyarakat, sementara TP PKK menghidupkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan sejumlah langkah konkret, antara lain pembaruan data warga miskin yang dipimpin Dinas Dukcapil, penegakan hukum atas penyimpangan data, pemeriksaan ulang data PBI kesehatan, penguatan pranata sosial dan keagamaan, pembentukan gerakan “Sapa Peduli Bantu”, aktivasi layanan konseling di sekolah, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk dana sosial tanggap darurat.
“Kita mengakui bahwa kita salah. Karena itu kita bertekad memperbaiki diri. Jangan sampai ada lagi anak di NTT yang kehilangan harapan hidup karena kemiskinan,” ujar Gubernur Melki menutup rapat.*/oan wutun/llt
Komentar