KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di wilayah tersebut. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan koordinasi nasional di Hotel Aston Kupang, Senin (27/10/2025), yang diikuti 149 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi kepada BKKBN atas dukungan berkelanjutan terhadap program penanganan kemiskinan dan stunting di NTT. Meski capaian penurunan angka sudah terlihat, menurut Gubernur, hasilnya belum cukup signifikan.
“Angka kemiskinan dan stunting memang turun, tetapi penurunan itu belum bermakna. Artinya, kerja keras kita masih harus ditingkatkan,” ujar Gubernur Melki.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar seluruh intervensi di lapangan berjalan efektif, terutama dalam pemenuhan pangan bergizi bagi ibu dan anak, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, dan perbaikan sanitasi.
Perkuat Basis Data dan Sinergi Lintas Lembaga
Menurut Gubernur, keberhasilan program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting bergantung pada kolaborasi lintas lembaga yang solid dan berbasis data akurat.
“Pola pendataan mesti benar dan sama. Karena itu, kejujuran dan integritas dalam penggunaan data menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Pemprov NTT bersama sejumlah perguruan tinggi saat ini tengah menyiapkan sistem pendataan terpadu berbasis real-time untuk memastikan semua pihak menggunakan basis data yang sama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Gubernur Melki juga menegaskan pentingnya pendekatan gotong royong lintas sektor yang menjadi dasar gerakan “Ayo Bangun NTT”. Semangat itu, ujarnya, menjadi kunci membangun sinergi berkelanjutan di tengah kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi daerah.
Program Prioritas: Dari GENTING hingga SIDAYA
Pemprov NTT kini memperkuat beberapa program prioritas dalam percepatan penurunan stunting, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), yang melibatkan berbagai pihak untuk mendampingi keluarga berisiko stunting sejak 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Selain itu, pemerintah juga memperluas pelatihan bagi 10.000 kader Posyandu dengan 25 kompetensi utama penanganan stunting, membentuk Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang mengintegrasikan layanan Posyandu, PAUD, dan TPA, serta mengembangkan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) guna mendorong peran ayah dalam pengasuhan anak. Program Lansia Berdaya (SIDAYA) juga dijalankan melalui pemberdayaan komunitas lansia lewat Posyandu Lansia.
“Dengan semangat gotong royong dan data yang akurat, saya yakin NTT mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting secara bermakna. Mari kita bergerak bersama, satu visi, satu data, satu semangat ‘Ayo Bangun NTT’,” ujar Gubernur menutup arahannya.
Intervensi Berbasis Keluarga
Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan bahwa sasaran utama intervensi program nasional ini adalah keluarga, khususnya ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
“Posyandu memiliki peran penting melalui tim pendamping keluarga yang bertugas mengedukasi masyarakat, menyiapkan data yang baik, dan memfasilitasi layanan kesehatan,” kata Sukaryo.
Ia menambahkan, kegiatan koordinasi di NTT ini merupakan bagian dari kolaborasi nasional yang bertujuan menyatukan langkah antarinstansi dan mempercepat capaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Dalam lima tahun ke depan, kita berharap kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh komitmen dan rencana aksi berjalan efektif,” ujarnya.*/ Oan Wutun/Laurens Leba Tukan
Komentar