KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Selasa malam (22/7/2025), udara di halaman Kantor Gubernur NTT masih terasa gerah. Di dalam ruang sidang utama, cahaya lampu terang benderang menerangi wajah-wajah serius para pemegang saham dan jajaran pejabat yang baru saja menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Jamkrida NTT.
Tak seperti biasanya, rapat malam itu digelar dalam suasana mendesak. Dua pucuk pimpinan PT. Jamkrida NTT, Direktur Utama dan Direktur Operasional tersandung kasus hukum yang membuat mereka tak lagi layak mengemban tanggung jawab. Pemerintah Provinsi, sebagai pemegang saham pengendali, tak mau berlama-lama membiarkan BUMD strategis itu berjalan pincang.
“Setelah mendengar laporan dari komisaris dan komunikasi dengan para direksi yang sedang menjalani proses hukum, kami mengambil langkah tegas,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam konferensi pers usai rapat.
Langkah tegas itu berupa pemberhentian resmi terhadap dua direksi. Bukan hanya karena kasus hukum yang mencoreng wajah perusahaan penjamin kredit daerah itu, tapi juga karena pertaruhan besar pemerintah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Mereka sudah menyatakan kesediaan mundur, dan kita menghormati keputusan itu,” kata Gubernur Melki.
Krisis Manajemen di Tubuh Jamkrida
Jamkrida NTT selama ini menjadi salah satu BUMD andalan untuk mendukung UMKM melalui penjaminan kredit. Namun belakangan, kepercayaan publik pada lembaga itu menurun. Di tengah isu ketidakefisienan dan laporan keuangan yang mulai disorot, kabar bahwa dua direksi terjerat masalah hukum seolah menjadi puncak dari gunung es.
Tak ingin menunda, Gubernur Laka Lena langsung memimpin konsolidasi. Ia memanggil Komisaris Utama dan jajaran untuk mendengarkan laporan langsung. Dalam RUPS LB, disepakati enam butir keputusan, dua di antaranya paling krusial: pemberhentian Direksi dan pengisian jabatan secara definitif, termasuk untuk posisi dua Komisaris Independen yang masih kosong.
“Mulai minggu depan, Plt Direktur Utama, Plt Direktur Operasional, dan Komisaris Utama akan bekerja menyusun proses seleksi terbuka,” ujarnya.
Rekrutmen Terbuka dan Transparan
Langkah yang tak biasa diambil Gubernur Laka Lena: membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat NTT untuk mendaftar sebagai calon direksi. Tak hanya dari kalangan birokrat atau orang dalam. “Siapa pun yang punya integritas dan kapasitas, kami beri ruang,” ujarnya.
Seleksi ini, kata Melki, akan dilakukan secara objektif dan transparan, dengan melibatkan pansel independen. “Kami ingin BUMD ini dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan punya semangat pelayanan,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Langkah ini, menurutnya, adalah bagian dari upaya reformasi total BUMD. Setelah Jamkrida, pola rekrutmen terbuka ini akan diterapkan pula di BUMD lain. Tak ada lagi kompromi untuk jabatan strategis yang hanya diisi atas dasar loyalitas atau kedekatan politik.
Menuju Jamkrida yang Baru
Pasca-rapat, suasana di lingkungan Jamkrida mulai berubah. Beberapa staf internal yang ditemui mengaku lega atas langkah cepat yang diambil pemegang saham. “Kami butuh kepemimpinan baru yang bisa membawa arah yang jelas,” ujar salah satu pegawai yang meminta namanya tidak disebut.
Tak hanya di internal, sejumlah pelaku UMKM yang selama ini bermitra dengan Jamkrida juga berharap reformasi ini membawa dampak nyata. “Kami mau layanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan tentu tidak berbelit,” kata Maria, pelaku usaha kecil di Kabupaten Kupang.
Menata dari Awal
Bagi Gubernur Melki Laka Lena, perombakan manajemen Jamkrida ini bukan sekadar respons atas krisis. Ini bagian dari agenda besarnya untuk membenahi cara kerja pemerintahan dan perusahaan daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, ia memang gencar menekankan prinsip “pemerintahan bergerak dan berdampak”, termasuk dalam pengelolaan aset ekonomi milik daerah.
“Kita tidak bisa main-main dengan kepercayaan publik,” katanya. Karena itu, selain dua komisaris independen yang akan ditunjuk melalui uji kepatutan dan kelayakan, tiga direktur baru pun ditargetkan bisa dilantik sebelum akhir kuartal tahun ini.
Dengan wajah-wajah baru yang bersih dari beban masa lalu, Jamkrida diharapkan bisa kembali menjadi lembaga penjamin yang solid dan terpercaya mengawal pertumbuhan ekonomi rakyat kecil di Nusa Tenggara Timur.
“Dari Jamkrida, kita mulai membangun budaya baru: tata kelola yang akuntabel, profesional, dan melayani,” pungkas Gubernur Melki.*/AB/Laurens Leba Tukan
Komentar