Serap Asprirasi Dari Listrik Desa, Lapas, Kejari, Hingga Lapangan Pacuan Kuda
TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Siang itu, Aula Kantor Bupati Sumba Barat Daya terasa lebih hidup dari biasanya. Sejumlah kepala perangkat daerah duduk berderet, membuka catatan, menyiapkan data. Di hadapan mereka, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, daerah pemilihan NTT II, Umbu Rudi Kabunang, menyimak satu per satu kebutuhan daerah yang selama ini tertahan oleh keterbatasan kewenangan dan anggaran.
Reses yang berlangsung Kamis (26/2/2026) itu menjadi ruang temu antara pusat dan daerah, antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Umbu Rudi Kabunang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kepemimpinan Bupati Ratu Wulla, terutama beragam inovasi yang dilakukan dalam upaya akselerasi pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. ”Banyak terobosan yang dilakukan Ibu Bupati Ratu Wulla dalam mendongkrak ekonomi masyarakat di tengah kebijakan evisensi anggaran. Ini patut menjadi contoh bagi daera-daerah lain, karena efisisnesi ini berlaku di seluruh Indonesia sehingga membutuhkan kreativitas dan inovasi kepemimpinan di daera,” sebut Umbu Rudi Kabunang.
Yang paling inovatif menurut Umbu Rudi adalah, Bupati Ratu Wulla mamu menghadirkan sejumlah investor untuk berinvestasi di sektor Pariwisata yang memang menjadi primadona Sumba pada umumnya. ”Bahkan sekarang sudah merambah ke sektor pertanian, dan di sektor ini dipastikan bahwa tahun ini di SBD bakal surplus di sektor pertanian,” ujar Umbu Rudi Kabunang.
Juga yang menarik bagi Umbu Rudi Kabunang adalah, Bupati Ratu Wulla menyelenggarakan aneka lomba kreasi anak muda Sumba Barat Daya setiap hari Kamis dan Jumat di Tambolaka Culinary Center setiap minggu dan selama satu tahun. ”Aneka lomba kreasi antar sekolah, ada lomba dance, lomba fashion show, nyanyi dan lain-lain yang menurut saya sangat luar biasa, karena Ibu Buati menyediakan berbagai fasilitas UMKM dan para pengusaha UMKM aneka kuliner berjualan di lokasi itu, ini menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat,” jelas Umbu Rudi.
Ia juga mendengar langsung bagaiman kendala Pemda Sumba Barat Daya yang terkendala kebijakan evisiensi anggaran. Umbu Rudi berkomitmen untuk menyampaikan ke pemerintah pusat terkait dampak evisiensi yang dialami pemerintah daerah.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla, menyebut momentum reses bukan sekadar agenda formal anggota parlemen. Ia menyebutnya sebagai “ruang dialog strategis” untuk memastikan denyut kebutuhan masyarakat benar-benar terdengar hingga ke Senayan.
“Kehadiran Bapak Umbu Rudi di tengah pemerintah daerah dan masyarakat merupakan wujud nyata komitmen menyerap aspirasi secara langsung,” ujar Bupati Ratu Wulla.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang ketika melakukan kunjungan kerja reses di Kabupaten Sumba Barat Daya disambut oleh Bupati Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Pimpinan OPD serta Pengurus Federasi Nasional Pordasi Pacu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kamis (26/2/2026). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan
Listrik Desa: Kebutuhan Dasar yang Belum Tuntas
Salah satu isu paling mendasar yang mencuat adalah listrik desa. Di sejumlah wilayah SBD, akses listrik belum sepenuhnya merata. Bagi masyarakat pedesaan, listrik bukan sekadar penerangan, melainkan akses terhadap pendidikan, informasi, hingga aktivitas ekonomi rumah tangga.
Umbu Rudi menegaskan komitmennya untuk mendorong persoalan ini ke Kementerian ESDM. “Masih banyak desa yang belum berlistrik. Ini kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas,” katanya.
Persoalan elektrifikasi di daerah kepulauan seperti Sumba tidak hanya menyangkut jaringan, tetapi juga infrastruktur pembangkit dan distribusi yang menantang secara geografis.
Lapas dan Infrastruktur Hukum: Mendesak di Tengah Pertumbuhan Penduduk
Aspirasi lain yang mengemuka adalah kebutuhan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri di SBD.
Selama ini, tahanan dan narapidana asal SBD harus dititipkan di Lapas Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang sesuai fakta yang ia temui, telah mengalami kelebihan kapasitas. Padahal, jumlah penduduk SBD kini telah melampaui 300 ribu jiwa, angka yang menuntut penguatan kelembagaan hukum di tingkat kabupaten.
Pemda SBD, menurut Umbu Rudi, telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas beserta fasilitas pendukungnya. Ia menyatakan akan mendorong realisasi tersebut ke kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), serta mengomunikasikan kebutuhan pembentukan Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
“Tanah sudah disiapkan pemerintah daerah. Tugas kami di DPR adalah memperjuangkan kelembagaan, SDM, dan anggarannya,” ujarnya.
Menata Ruang, Menjaga Sumber Daya
Dalam diskusi juga dibahas revisi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah. Topik ini berkaitan dengan pengelolaan galian C pasir, tanah, dan sirtu yang selama ini menjadi kebutuhan utama pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
Material pasir yang digunakan masyarakat sebagian masih diambil dari muara sungai dan kawasan pesisir. Tanpa regulasi yang kuat dan pengawasan terpadu antara kabupaten, provinsi, dan aparat penegak hukum, praktik tersebut berisiko merusak ekosistem.
Umbu Rudi mendorong agar “blueprint” pemanfaatan lahan, baik untuk pertanian, pertambangan, maupun pariwisata disusun terpadu agar arah pembangunan SBD lebih terencana dan berkelanjutan.
Minuman Tradisional dan Regulasi Adat
Isu lain yang mencuat adalah pengelolaan minuman tradisional fermentasi yang menjadi bagian dari praktik adat masyarakat Sumba. Pemerintah daerah menilai perlu ada regulasi yang mengatur produksi, distribusi, hingga kadar alkoholnya.
Bagi pemerintah daerah, regulasi bukan untuk membatasi tradisi, melainkan memberi kepastian hukum dan perlindungan sosial agar praktik budaya tetap lestari namun terkontrol.
Pacuan Kuda dan Identitas Budaya
Tak hanya soal infrastruktur dasar, pembahasan juga menyentuh aspek budaya dan ekonomi kreatif. Olahraga pacuan kuda, yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat Sumba, dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak pariwisata.
Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan SK Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Pacu Kabupaten Sumba Barat Daya.
Bupati Ratu Wulla menegaskan, dengan kepengurusan yang sah dan profesional, pembinaan atlet dan penyelenggaraan event dapat lebih terarah. Ia berharap pacuan kuda tidak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga penggerak ekonomi masyarakat.
Menjembatani Pusat dan Daerah
Reses tersebut pada akhirnya menegaskan satu hal: pembangunan daerah kepulauan seperti Sumba Barat Daya memerlukan orkestrasi kebijakan lintas sektor, energi, hukum, tata ruang, budaya, hingga pariwisata.
Bagi Umbu Rudi, sebagai satu-satunya wakil rakyat asal Sumba di DPR RI, pertemuan itu bukan sekadar kunjungan rutin. Ia menyebutnya sebagai bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di meja rapat daerah, melainkan berlanjut menjadi agenda kebijakan nasional. Umbu Rudi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Bupati ratu Wulla dan jajaran dalam agenda kunjungan kerja dan reses tersebut.
Di Tambolaka, siang itu, daftar kebutuhan memang panjang. Namun, setidaknya, aspirasi itu telah menemukan jalannya menuju pusat.*/llt
Komentar