Gubernur Melki Laka Lena Kukuhkan Kapsari, Tekankan Pengawasan Preventif untuk Hadapi Tantangan Kepulauan
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengukuhkan Kapsari sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTT, Rabu (14/1/2026). Pengukuhan yang berlangsung di Aula El Tari, Kupang, itu menjadi penanda penguatan peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadapi kompleksitas pembangunan wilayah kepulauan.
Kapsari menggantikan Rizal Suhaili, yang selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP. Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Melki Laka Lena dan dihadiri unsur pimpinan daerah serta instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari pembinaan sumber daya manusia sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“NTT adalah daerah kepulauan dengan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dan kerentanan sosial-ekonomi menuntut pengelolaan anggaran dan program yang semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” ujar Gubernur Melki.
Ia menegaskan, dalam konteks tersebut, BPKP memiliki peran strategis tidak hanya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, tetapi juga sebagai mitra yang memberi pendampingan, peringatan dini, dan solusi bagi pemerintah daerah. Menurut Melki, pengawasan yang kuat dan bersifat preventif merupakan kunci agar pembangunan berjalan sesuai tujuan.
“Kami lebih memilih dicegah daripada diobati. Lebih baik ditegur dan diingatkan sejak awal daripada harus berhadapan dengan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Kepada Kapsari, Gubernur Melki berharap agar mampu membangun sinergi yang solid dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pencegahan penyimpangan anggaran. Pengukuhan ini, kata Melki, merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral yang tinggi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Rizal Suhaili atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin BPKP Perwakilan NTT. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah serta pengawalan program strategis pemerintah dinilai telah memberi dampak positif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut.
Acara pengukuhan ini dihadiri Ketua DPRD NTT Emelia J. Nomleni, Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Susilo Widyantoro, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Pemerintah Provinsi NTT, menurut Gubernur Melki, berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi yang sehat dan konstruktif dengan BPKP, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.*/Baldus Sae/llt
Foto: Dio Ceunfin
Komentar