KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara gereja dan negara dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial dan kemanusiaan di daerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat menghadiri pembukaan Sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) LIV Tahun 2026 di GMIT Center Kupang, Senin (9/2/2026).
Didampingi Gubernur NTT Melki Laka Lena, Johni menilai GMIT bukan sekadar institusi keagamaan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan manusia dan penguatan solidaritas sosial di NTT. Dengan jaringan jemaat yang menjangkau hingga tingkat paling bawah, GMIT dinilai memiliki posisi penting dalam membaca sekaligus merespons persoalan riil masyarakat.
“Persoalan sosial hari ini semakin kompleks dan tidak mungkin diselesaikan secara sektoral. Gereja dan pemerintah harus berjalan bersama,” kata Wagub Johni dalam sambutannya.
Sidang Majelis Sinode GMIT LIV mengangkat tema “Lakukan Keadilan, Cintai Kesetiaan dan Hidup Rendah Hati di Hadapan Allah” dengan subtema “Bersaksi tentang Allah yang Setia di Tengah Dunia yang Luka”. Persidangan yang berlangsung hingga 14 Februari 2026 ini menjadi ruang pengambilan keputusan strategis tertinggi GMIT.
Menurut Wagub Johni, NTT masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan struktural, stunting, ketahanan pangan, ketimpangan sosial, hingga degradasi lingkungan. Di saat yang sama, persoalan sosial lain seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak, ancaman HIV/AIDS, dan kemerosotan nilai-nilai sosial juga kian mengkhawatirkan.
“Kondisi ini menuntut kehadiran bersama gereja dan pemerintah sebagai sumber pengharapan bagi masyarakat. Negara tidak bisa bekerja sendiri, dan gereja tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.
Wagub Johni mengakui, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau dan membaca seluruh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks itulah, gereja dipandang sebagai perpanjangan mata dan telinga pemerintah, sekaligus mitra dalam merumuskan dan menjalankan solusi yang berpihak pada kelompok rentan.
Ia berharap Sidang Majelis Sinode GMIT LIV tidak berhenti pada keputusan internal gereja, tetapi juga melahirkan langkah-langkah kolaboratif yang konkret dan aplikatif bersama pemerintah daerah.
“Sidang ini harus menjadi ruang dialog yang jujur dan produktif, sehingga keputusan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan jemaat dan masyarakat luas,” kata Wagub Johni.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengapresiasi inisiatif GMIT dalam pemberdayaan ekonomi umat, termasuk peluncuran GG Mart sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi berbasis gereja dan penguatan produk UMKM lokal. Inisiatif semacam ini dinilai sejalan dengan agenda pembangunan daerah yang menekankan keadilan sosial dan keberlanjutan.*/ Meldo Nailopo/llt
Komentar