KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah meluncurkan program Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM) sebagai strategi utama menurunkan angka kemiskinan pada periode kedua kepemimpinan Bupati Paulus S. K. Limu. Program ini menyasar rumah tangga miskin dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup tujuh aspek: rumah mandiri, gizi, pendapatan, pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan bela rasa.
Sumba Tengah masih menjadi salah satu kabupaten termiskin di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan sekitar 35 persen pada awal masa jabatan Paulus tahun 2018. Lima tahun memimpin, angka itu turun menjadi 30 persen. “Rata-rata satu persen per tahun. Itu sulit, tetapi bisa,” kata Paulus di Kupang, Jumat (14/11/2025).
Pada periode kedua, ia menargetkan penurunan dua persen per tahun. “Kalau hanya satu persen lagi, sama saja. Yang kita kejar perubahan,” ujarnya.
Dari Inspektur Provinsi ke Bupati Termiskin
Paulus sebelumnya adalah Kepala Inspektorat Provinsi NTT, jabatan strategis dan nyaman. Namun ia memilih pulang ke Sumba Tengah. “Saya ingin menemukan cara melayani. Kebahagiaan itu ketika bisa melayani sesama,” ujarnya mengutip John Maskell.
Ia menyebut, memimpin daerah 3T sebagai “panggilan khusus” yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. “Rumah mereka itu rumah saya. Makan mereka itu makan saya,” ujarnya.
Rumah Mandiri: Pondasi Awal
Pada periode pertama, pemerintah membangun 4.000 unit Rumah Mandiri tipe 42. Dengan nilai teknis sekitar Rp150 juta, skema rumah ini hanya memakai anggaran Rp70 juta dari pemerintah. Sisanya diperoleh lewat gotong royong masyarakat.
Budaya gotong royong menjadi instrumen utama. “Kalau saya bilang Bupati turun lihat pondasi, desa harus siap. Jangan buat malu kampung,” tutur Paulus. Dengan cara itu, pembangunan rumah berjalan cepat dan efisien.
Namun rumah saja tak cukup. “Rumah tidak menurunkan kemiskinan kalau penghuninya tidak punya pendapatan,” katanya.
Lahirnya Program PK POM
PK POM dirancang setelah refleksi panjang atas indikator kemiskinan yang mencakup 14 variabel. Tujuh sudah dipenuhi lewat Rumah Mandiri dengan lantai semen, dinding tembok, atap seng, luas rumah, MCK, listrik, dan air bersih.
Tujuh indikator lain menyangkut pendapatan, ketenagakerjaan, pendidikan, gizi, kesehatan, dan partisipasi. Dari situlah PK POM disusun.
Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapat:
-.4.000 benih ikan lele,
-. 1 ekor kambing jantan dan 2 betina,
-. 1 ekor bebek jantan dan 10 betina,
-. Lahan hortikultura minimal 2 are.
Dengan empat sumber usaha itu, hitungan pemerintah menunjukkan potensi pendapatan minimal Rp1,2 juta per bulan. Dari telur asin saja, kata Paulus, penerima bisa mendapatkan hampir Rp3 juta per bulan.
Pendidikan dan Kesehatan Masuk dalam Satu Paket
PK POM juga memasukkan program beasiswa bagi anak-anak keluarga miskin. Pada periode pertama, 3.000 mahasiswa telah menerima beasiswa; tahun 2025 ada 300 penerima, dan tahun depan ditargetkan 500–1.000 penerima.
Selain itu, ibu-ibu penerima PK POM akan mengikuti pelatihan paket C dan pelatihan pengolahan pangan. Anak-anak mendapatkan dukungan literasi dan numerasi.
Di sektor kesehatan, pendampingan dilakukan sejak ibu hamil hingga lansia, termasuk penanganan stunting yang saat ini menyentuh 4.150 kasus. “Semua mandatory spending pendidikan dan kesehatan masuk dalam PK POM,” kata Paulus.
Partisipasi dan Bela Rasa
Penerima manfaat wajib menyiapkan kandang bebek, kandang kambing, kolam lele, dan kebun. Jika tidak siap, bantuan dialihkan kepada keluarga lain. “Tidak boleh hanya menunggu. Ini bukan bansos,” tegas Paulus.
Program bela rasa memastikan keberlanjutan. Dua ekor bebek dikembalikan pada tahun berikutnya untuk diberikan kepada keluarga miskin lainnya, demikian pula kambing. “Dulu dibantu, sekarang membantu. Itulah bela rasa,” ujarnya.
Untuk mencegah penyalahgunaan, pemerintah menerapkan aturan ketat. “Kalau potong satu kambing malam ini, besok kami ambil dua,” kata Paulus. Pengawasan dilakukan bersama TNI dan Polri.
KISS: Kunci Program Terintegrasi
PK POM disusun dengan prinsip KISS: Kolaborasi, Integrasi, Sinergisitas, dan Sustainabilitas. Satu keluarga penerima dikelola oleh 15–20 sektor: PUPR, pertanian, kesehatan, pendidikan, sosial, perbankan, kepolisian, kejaksaan hingga akademisi.
ASN, tenaga kontrak, dan penyuluh bekerja di lapangan Selasa–Jumat, hanya apel pada hari Senin. Semua anggaran diarahkan pada satu program terintegrasi. “Kami hilangkan ego sektoral. Semua masuk dalam PK POM,” ujar Paulus.
Anggaran Menyusut, Target Tetap
APBD Sumba Tengah tahun 2025 sekitar Rp500 miliar, tetapi tahun 2026 hanya Rp400 miliar. Belanja pegawai menelan 70 persen. Ruang fiskal pembangunan menyusut signifikan.
Namun hal itu tak membuat target diturunkan. “Semakin kecil anggaran, semakin tertantang,” ujar Paulus. “Kalau anggaran besar semua bisa jadi pemimpin. Dengan anggaran kecil, kita butuh jiwa pelayan dan pemimpin petarung.”
Ia optimistis target penurunan 10 persen dalam lima tahun bisa tercapai. Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dinilai dapat memperkuat PK POM.
Langkah Menuju 2030
Saat ini terdapat 24.000 jiwa miskin di Sumba Tengah, didominasi desil satu dan dua. PK POM mulai diujicobakan di 15 lokasi sebagai model. Tahun 2026, program penuh akan diterapkan.
“Targetnya jelas: satu keluarga keluar dari kemiskinan bukan hanya karena bantuan, tetapi karena dia bekerja, berdaya, dan punya bela rasa,” kata Paulus.*/Laurens Leba Tukan
Komentar