KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Senin pagi, (7/7/2025), udara di kompleks Kantor Gubernur NTT terasa tenang, tetapi di dalam ruang kerja Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, sebuah agenda penting tengah berlangsung. Di hadapannya duduk Wawan Burhanuddin, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTT, bersama jajaran. Bukan sekadar kunjungan biasa, pertemuan ini membawa dua hal besar: undangan resmi ajang Paritrana Award 2025 dan rencana peluncuran program perlindungan bagi pekerja rentan.
“Ini bukan seremoni biasa. Ini pesan bahwa pekerja rentan juga berhak dilindungi,” ujar Gubernur Melki, serius namun hangat, di hadapan para tamu.
BPJS Ketenagakerjaan memastikan sejumlah kabupaten di NTT akan menerima penghargaan atas komitmen mereka dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ajang bergengsi itu dijadwalkan digelar di Hotel Harper, Kupang, pada Senin, 21 Juli mendatang dan Gubernur NTT dipastikan hadir langsung.
“Kami sudah kantongi daftar kabupaten yang akan menerima penghargaan. Ini bentuk apresiasi atas kerja konkret di lapangan,” ujar Wawan. Tak semua daerah mendapat tempat. Penilaian dilakukan ketat, mencakup keberpihakan terhadap buruh informal, nelayan, tukang kayu, hingga pedagang keliling yang selama ini luput dari jaring perlindungan negara.
Tapi lebih dari penghargaan, yang tak kalah penting adalah inisiatif lokal yang segera diluncurkan: Program Gubernur untuk Pekerja Rentan. Sebuah terobosan yang digagas langsung dari meja kerja Gubernur Melki. Program ini dirancang untuk menjamin ribuan tenaga kerja informal di NTT dari Lembata hingga Manggarai Barat agar masuk dalam skema perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“NTT harus jadi contoh bahwa perlindungan kerja bukan milik buruh pabrik saja. Tukang batu dan mama-mama pasar juga bagian dari sistem ekonomi yang harus dilindungi,” tegas Gubernur dari Partai Golkar itu, sembari melirik Sylvia R. Peku Djawang, Kepala Dinas Nakertrans yang duduk di sisi kanannya.
Paritrana Award sendiri merupakan program nasional hasil kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan, Kemenko PMK, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Pemenangnya dipilih melalui serangkaian penilaian yang melibatkan wawancara dan presentasi di tingkat nasional. Piala penghargaan diserahkan langsung oleh pejabat tinggi negara kadang, Presiden RI sendiri.
Gubernur Melki paham betul makna simbolik penghargaan ini. Tapi ia juga tak ingin berhenti di selebrasi. Bagi gubernur berusia 48 tahun itu, esensi sebenarnya ada pada angka, berapa ribu pekerja rentan yang akhirnya terlindungi setelah ajang ini berlalu.
“Kalau penghargaan hanya jadi panggung selebrasi, itu tak cukup. Kita ingin gerakan bersama. Sebuah gerakan dari timur yang menggugah daerah lain,” ucapnya mantap.
NTT tak lagi sekadar penonton dari pinggiran. Kali ini, lewat perlindungan sosial tenaga kerja, provinsi ini mencoba tampil sebagai pionir. Dari ruang kerja gubernur, sebuah gerakan perlindungan sosial tengah dirancang, dan akan segera menyentuh pekerja-pekerja yang selama ini tak pernah masuk hitungan statistik nasional.*/Astrid Jeanette/Laurens Leba Tukan
Komentar