Dorongan Baru bagi Transformasi Digital dan Stabilitas Ekonomi Daerah
JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Upaya panjang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mempercepat digitalisasi layanan publik kembali berbuah manis. Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025), NTT resmi dinobatkan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik 2025 untuk kawasan Nusa Tenggara–Maluku–Papua.
Penghargaan itu membawa pulang insentif fiskal bernilai besar. Pemerintah pusat menetapkan Rp786 miliar sebagai dukungan bagi sejumlah daerah yang dinilai berhasil menjaga pengendalian inflasi sekaligus memperluas digitalisasi transaksi keuangan.
Selain Provinsi NTT yang dinilai terbaik untuk kawasan Nusa Tenggara – Maluku – Papua, penghargaan yang berbuah insentif fiskal itu juga diberikan kepada Provinsi Sumaetar Selatan untuk kawasan Sumatera, Provinsi Jawa Timur untuk kawasan Jawa-Bali, Provinsi Kalimatan Timur untuk kawasan Kalimanatn, dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan Sulawesi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, yang hadir langsung dalam PTBI 2025, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja bersama lintas sektor.
“Puji Tuhan, ini pencapaian yang membanggakan bagi NTT dan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga pengendalian inflasi daerah demi menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan serta kualitas layanan publik,” sebut Gubernur Melki.
PTBI 2025 sendiri menjadi forum penting tempat pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah merumuskan langkah memperkuat stabilitas ekonomi. Pada kesempatan itu, BI memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah melalui penghargaan TPID dan TP2DD, dua indikator utama dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan.
Gubernur Melki menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian, Mendagri, Gubernur BI, Menteri Keuangan, serta seluruh jajaran TPID dan TP2DD NTT, termasuk perbankan, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Sinergi banyak pihak membuat upaya pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi keuangan di NTT berjalan semakin kuat,” ujarnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa insentif fiskal Rp786 miliar yang disiapkan bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan instrumen penggerak agar daerah terus memperkuat kebijakan stabilisasi harga dan layanan digital yang inklusif.
Gubernur Melki memastikan NTT akan memanfaatkan momentum tersebut. “Komitmen kami adalah memperluas ekosistem ekonomi digital yang ramah bagi masyarakat dan dunia usaha. Semoga NTT terus melaju dan memberi manfaat yang lebih besar bagi warganya,” katanya.
Dengan capaian ini, NTT masuk dalam deretan provinsi yang dinilai mampu menyambut transformasi ekonomi digital dengan langkah konkret, sebuah fondasi penting bagi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.*/Laurens Leba Tukan
Komentar