Rapat Kerja Jasa Konstruksi Dorong Peningkatan Mutu dan Daya Saing Ekonomi di NTT
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan kembali peran strategis sektor jasa konstruksi sebagai penggerak pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Jasa Konstruksi yang digelar di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Rapat kerja yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan ini menjadi forum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi di NTT berjalan bermutu, tertib, dan berkelanjutan. Suasana dialogis dan kekeluargaan mewarnai pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga aparat pengawasan dan penegak hukum.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTT.
“Sektor jasa konstruksi tidak hanya berkontribusi pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha lokal,” ujar Gubernur Melki.
Ia menjelaskan, arah pembangunan infrastruktur NTT sejalan dengan Misi Pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, yakni mewujudkan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing. Sektor ini juga menopang Pilar Ketiga RPJMD tentang pemerataan infrastruktur serta Dasa Cita Ketujuh yang berfokus pada pengembangan jalan, air bersih, dan rumah layak huni.
Menurut Gubernur, Tahun Anggaran 2025 menjadi periode krusial bagi pembangunan infrastruktur NTT, dengan berbagai program strategis di sektor jalan, sumber daya air, permukiman, dan pelayanan dasar. Karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif agar setiap tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi memenuhi ketentuan regulasi, standar teknis, dan prinsip tata kelola yang baik.
“Evaluasi ini tidak semata menilai capaian fisik, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan agar kualitas pembangunan ke depan semakin meningkat,” katanya.
Selain menjadi forum evaluasi, rapat kerja ini juga dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik melalui press release capaian pembangunan infrastruktur. Transparansi tersebut dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
Gubernur berharap rapat kerja ini melahirkan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku jasa konstruksi daerah yang sehat dan berdaya saing.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT Benyamin Nahak menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi agenda tahunan untuk mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengevaluasi pembangunan infrastruktur Tahun 2025, meningkatkan mutu jasa konstruksi melalui rekomendasi perbaikan, serta menghimpun masukan strategis bagi perencanaan program tahun berikutnya,” ujar Benyamin.
Rapat kerja ini diikuti oleh perwakilan pemerintah provinsi dan balai-balai teknis di wilayah NTT, para pejabat pembuat komitmen, kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, serta wartawan media massa. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, antara lain Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, pimpinan Komisi IV DPRD NTT, pimpinan perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi NTT berharap penyelenggaraan jasa konstruksi ke depan tidak hanya menghasilkan infrastruktur berkualitas, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.*/baldus sae/llt
Komentar