KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2025–2030 menjadi fase konsolidasi arah dan pembenahan sistem.
Dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Jumat (20/2/2026) Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, tahun pertama pemerintahan Melki–Johni ditempatkan sebagai “tahun fondasi”, menata kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program menyentuh desa serta keluarga miskin.
Di balik capaian makro yang dipaparkan, terdapat 5,7 juta jiwa warga NTT yang menjadi pusat perhatian kebijakan. “Pertumbuhan harus berujung pada berkurangnya kemiskinan,” ujar Gubernur Melki, menegaskan orientasi pembangunan yang tidak berhenti pada angka statistik.
Pertumbuhan Menguat, Kemiskinan Menurun
Secara ekonomi, NTT mencatat pertumbuhan 5,14 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin turun dari 19,02 persen (September 2024) menjadi 17,50 persen (September 2025), atau berkurang 1,52 poin persentase. Meski demikian, lebih dari satu juta warga masih hidup dalam keterbatasan.
Gini ratio tercatat 0,322, mencerminkan ketimpangan pada level sedang. Namun, pemerintah provinsi menilai tantangan NTT bukan semata kesenjangan pendapatan, melainkan kesenjangan akses antarwilayah di provinsi kepulauan ini, antara kota dan desa, pulau besar dan pulau kecil.
Pemerintah pun mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi rakyat melalui skema One Village One Product (OVOP), pengembangan UMKM, serta pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai simpul distribusi produk lokal. Gerakan “Beli NTT” digalakkan untuk memastikan belanja pemerintah dan masyarakat memutar ekonomi di dalam daerah.
Hilirisasi sebagai Agenda Utama
Pada sektor pertanian, produktivitas dan produksi menunjukkan lonjakan signifikan. Produksi padi 2025 mencapai 968.324 ton gabah kering giling, meningkat 36,81 persen dibandingkan 2024. Capaian itu mengantarkan NTT meraih penghargaan PIN Swasembada Pangan dari Kementerian Pertanian.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah mendorong hilirisasi komoditas tuna, cakalang, dan tongkol agar nilai tambah tinggal di pesisir. Kampanye GEMARIKAN dikaitkan dengan agenda penurunan stunting, mempertemukan kebijakan ekonomi dan kesehatan dalam satu tarikan napas.
Peternakan, sektor yang menjadi identitas NTT juga mencatat pertumbuhan populasi sapi, kerbau, dan kuda. Namun, pemerintah menegaskan, peningkatan populasi bukan tujuan akhir. Fokus ke depan adalah perbaikan kualitas genetik, ketersediaan pakan, dan hilirisasi produk.
Pariwisata Bangkit
Pariwisata kembali menjadi motor pertumbuhan. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.840.488 orang, melampaui target 143,96 persen. Event Tour de EnTeTe yang melintasi Timor, Sumba, dan Flores memberikan multiplier effect ekonomi Rp10,21 miliar, melibatkan ratusan UMKM lokal.
Pemerintah juga menyiapkan 30 local champion dari 22 kabupaten/kota untuk memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Desa wisata dan Pokdarwis diposisikan sebagai aktor utama agar manfaat ekonomi tinggal di desa.
Kesehatan dan Stunting: Kerja Belum Selesai
Di bidang kesehatan, angka stunting berdasarkan data e-PPGBM turun menjadi 20,2 persen. Namun, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 masih mencatat prevalensi 37 persen. Pemerintah meluncurkan Gerakan Anting Berlian sebagai delapan inovasi layanan terintegrasi untuk mempercepat konvergensi intervensi.
Kasus malaria dan rabies menunjukkan tren penurunan, sementara capaian penanganan TBC meningkat signifikan pada aspek tata laksana.
Program Perlindungan Pekerja Rentan juga mendaftarkan 100.000 pekerja sektor informal ke dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pendidikan dan Reformasi Birokrasi
Sebanyak 88 titik Sekolah Rakyat dibentuk untuk memperluas akses pendidikan. Program Bantuan Siswa Miskin menjangkau 1.124 siswa. Transformasi digital diterapkan di ratusan sekolah, sementara ribuan guru menerima insentif.
Dalam tata kelola, pemerintah meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat dengan nilai 93,30 dan indeks SPBE 3,89 (kategori sangat baik).
Program MeJa Rakyat, kanal pengaduan publik menindaklanjuti 100 persen dari 429 pengaduan yang masuk.
Tahun Kedua: Koreksi dan Akselerasi
Namun, satu tahun ini tidak sepenuhnya tanpa refleksi. Peristiwa tragis yang menimpa seorang anak di NTT yang disinggung gubernur sebagai cerminan celah integrasi data dan koordinasi lintas sektor menjadi momentum koreksi struktural.
Memasuki tahun kedua, pemerintah membentuk lima tim percepatan, termasuk tim optimalisasi PAD dan tim penanggulangan kemiskinan berbasis data presisi. Program Intervensi Dana Desa Terfokus mulai dijalankan pada Februari 2026 untuk mengarah langsung pada keluarga miskin dan wilayah dengan stunting tinggi.
Tujuh arah kebijakan 2026 pun ditegaskan: percepatan penurunan stunting berbasis keluarga, perluasan lapangan kerja, optimalisasi PAD, belanja berbasis kinerja, penguatan kolaborasi, pembenahan data kemiskinan, dan kebijakan berbasis riset.
“Salus populi suprema lex esto, keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi,” ujar gubernur menutup pidatonya.
Satu tahun pertama Melki–Johni mungkin belum mengubah seluruh wajah NTT. Namun fondasi telah diletakkan: integrasi sistem, keberpihakan pada desa, dan komitmen pada hilirisasi. Tahun kedua akan menjadi ujian, apakah fondasi itu mampu dipercepat menjadi dampak nyata bagi keluarga-keluarga di Bumi Flobamorata.*/llt
Komentar