BORONG,SELATANINDONESIA.COM – Pagi masih hangat saat Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, melangkah masuk ke Aula Kantor Bupati Manggarai Timur, Selasa (15/7/2025). Senyum khasnya tak lepas dari wajah. Tapi saat mikrofon diberikan kepadanya, suaranya berubah tegas. “Tolong pastikan semua warga Manggarai Timur ini punya KTP, terutama mereka yang rentan,” katanya. “Kalau tak punya identitas, mereka tak bisa dijangkau layanan kesehatan negara ini.”
Kunjungan kerja perdana Gubernur Melki ke kabupaten di ujung timur Mmanggarai itu diisi dengan agenda yang padat. Ia berdialog dengan para camat, lurah, dan kepala desa se-Manggarai Timur, mendengar langsung laporan soal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan menyempatkan diri meninjau kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPT Bapenda) Provinsi NTT.
Di hadapan forum kepala wilayah itu, Gubernur Melki bicara terus terang soal pentingnya data. Identitas kependudukan, katanya, bukan cuma syarat administrasi, tapi juga jembatan menuju akses pelayanan publik. “Kalau warga belum punya KTP, berarti kita gagal menjangkau. Mereka invisible. Padahal, kesehatan itu hak konstitusional,” ujarnya.
Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan, kepesertaan JKN di Manggarai Timur telah masuk kategori Universal Health Coverage (UHC) Prioritas BPJS, sebuah capaian langka yang menjamin kemudahan akses layanan bagi hampir seluruh penduduk. Namun, Gubernur Melki enggan puas. Ia ingin jaminan itu menjangkau semua, terutama mereka yang selama ini luput dari radar birokrasi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende, Nara Grace Ginting, menyebut Manggarai Timur sebagai salah satu kabupaten dengan progres signifikan dalam integrasi JKN. “Ini bentuk kolaborasi yang berhasil antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan BPJS,” kata Grace. Data menunjukkan sebanyak 1.289 jiwa di kabupaten ini kini dibiayai iurannya oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui dana APBD I.
Namun bukan hanya soal BPJS. Di hadapan para pemangku kebijakan desa, Gubernur Melki juga mengingatkan pentingnya kehadiran tenaga kesehatan yang memadai. “Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 yang mewajibkan tiap desa punya minimal tiga tenaga kesehatan: bidan, perawat, dan apoteker. Itu bukan imbauan, itu mandat,” katanya dengan nada separuh mengingatkan, separuh menekan.
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, yang mendampingi kunjungan tersebut menyambut baik kedatangan Gubernur Melki. “Ini kunjungan perdana beliau sebagai gubernur. Kehadiran beliau membangkitkan optimisme kami di daerah,” ujarnya.
Usai audiensi kesehatan, Gubernur Melki dan rombongan meluncur ke kantor UPT Bapenda Provinsi NTT di wilayah Manggarai Timur. Di sana, nada suaranya berubah: dari kesehatan ke fiskal. “Kalau kita mau bangun desa, jalan, sekolah, puskesmas, kita butuh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan itu tidak datang dari langit,” katanya. “Ini saatnya berpikir out of the box.”
Ia mendorong staf pajak dan pendapatan untuk tetap kreatif di tengah efisiensi fiskal nasional. “Jangan hanya mengeluh soal keterbatasan. Kita harus melampaui tantangan itu,” ujarnya sembari mengapresiasi semangat para petugas UPT yang disebutnya telah bekerja dalam senyap, namun berdampak nyata.
Di tengah gejolak ekonomi dan beban anggaran yang terus membesar, Gubernur Melki ingin membangun NTT dari pinggiran, dimulai dari hal kecil seperti KTP dan iuran BPJS, hingga hal besar seperti menaikkan PAD dan mendesain ulang relasi fiskal antara provinsi dan kabupaten.
“Negara hadir lewat data dan pendapatan,” katanya sebelum meninggalkan Borong. “Kalau dua hal ini kita urus serius, pembangunan bukan cuma mimpi.”*/Baldus Sae|Laurens Leba Tukan
Komentar