Misi Melki Laka Lena: Menyelamatkan Migran dari Jalan Sunyi yang Tak Resmi
LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Langit Larantuka cerah saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, tiba di Gedung OMK Keuskupan Larantuka. Di hadapan para uskup se-Regio Gerejawi Nusa Tenggara, termasuk utusan dari keuskupan di Malaysia dan para pegiat kemanusiaan, Melki menyampaikan pidato yang lebih mirip manifestasi politik moral ketimbang sambutan birokratik.
Tema acara itu Gereja Berwajah Migran, Berziarah Dalam Harapan: Mencari Praksis Pastoral. Namun Gubernur Melki menjadikan forum Pertemuan Pastoral XII Regio Gerejawi Nusra ini sebagai panggung untuk menyerukan kolaborasi masif dalam memutus mata rantai perdagangan orang dan migrasi non-prosedural asal NTT.
“Di balik setiap pekerja migran, ada harapan yang dipanggul, ada anak-anak yang ditinggalkan, dan ada impian yang dirajut dengan keringat dan air mata,” ucap Melki, tenang tapi tegas.
Ia mengajak seluruh uskup, imam, dan umat Katolik di Nusa Tenggara untuk keluar dari zona nyaman pastoral dan ikut membangun sistem migrasi yang aman, legal, dan manusiawi. Bagi Gubernur Melki, migrasi bukan sekadar urusan paspor dan visa, tapi soal martabat manusia.
Strategi dari Kupang ke Kampung
Melki sadar betul, animo warga NTT untuk bekerja ke luar negeri bukan hal baru. Tapi banyak dari mereka berangkat tanpa dokumen resmi, tanpa pelatihan, bahkan tanpa tujuan jelas hanya diiming-imingi agen gelap dan calo. Dalam kondisi itu, mereka rentan diperjualbelikan.
“Kita tidak bisa melarang orang mencari nafkah, tapi kita bisa memastikan mereka berangkat secara sah, terlatih, dan terlindungi,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjut Gubernur Melki, telah mengambil sejumlah langkah konkret. Ia menyebut penegakan moratorium terhadap sektor pekerjaan rumah tangga sebagai titik awal. “Sektor ini paling rentan terhadap eksploitasi,” ujarnya.
Selain itu, dari empat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang semestinya aktif, kini hanya satu yang berfungsi di Kota Kupang. Gubernur pun mendesak reaktivasi layanan serupa di Kabupaten Kupang, Sikka, dan Sumba Barat Daya.
“LTSA harus hadir di dekat warga, bukan hanya di kantor gubernur,” tandasnya.
SI-SAGA dan Garda Terdepan Gereja
Inovasi lain adalah peluncuran SI-SAGA (Sistem Saling Jaga), sebuah kanal pengaduan berbasis masyarakat melalui hotline 08113910910. Platform ini memungkinkan warga melaporkan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara anonim.
Gubernur Melki juga memaparkan pembentukan Gugus Tugas TPPO hingga tingkat desa. Tokoh masyarakat, aparat desa, hingga kelompok perempuan dilibatkan dalam jaringan deteksi dini.
“Ketua RT, Ketua RW, bahkan Ketua Umat Basis harus jadi penjaga pertama. Jangan biarkan calo masuk kampung dan merampas masa depan warga,” katanya.
Dari Mimbar Gereja Menuju Sistem Nasional
Dalam sambutan penutupnya, Gubernur mengajak para uskup untuk menjadikan NTT sebagai laboratorium nasional tata kelola migrasi yang adil dan bermartabat.
“Mari kita akhiri stigma NTT sebagai kantong perdagangan orang. Bersama, kita bisa jadikan daerah ini sebagai pusat tenaga kerja unggulan, sah secara dokumen, tinggi keterampilan, dan dihormati di mana pun mereka bekerja,” tegas Gubernur Melki.
Ajakan itu tak sekadar pidato. Di luar gedung OMK, deretan data dan tragedi menjadi saksi bahwa isu migrasi non-prosedural sudah menjadi luka kolektif NTT. Kini, pertanyaannya tinggal satu: maukah gereja bergerak bersama?*/Aven/Laurens Leba Tukan
Komentar