KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pagi itu, ruang sederhana Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, tampak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah warga duduk berdampingan dengan paralegal, membahas persoalan yang mereka hadapi. Di sudut ruangan, proses mediasi berlangsung tenang, menjadi gambaran nyata bagaimana hukum hadir dalam skala paling dekat dengan masyarakat.
Momentum itu bertepatan dengan kunjungan rombongan Kementerian Hukum RI yang dipimpin Kepala BPHN, Min Usihen, Rabu (18/2/2026). Turut mendampingi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTT Silvester Sili Laba bersama jajaran pejabat pusat dan wilayah.
Bagi Min Usihen, Posbankum bukan sekadar ruang layanan, melainkan simpul keadilan di tingkat akar rumput. “Kami ingin memastikan layanan bantuan hukum di kelurahan berjalan optimal, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya di sela peninjauan.
Di hadapan rombongan, satu proses mediasi diperagakan secara langsung. Dua pihak yang sebelumnya berselisih duduk berhadap-hadapan, difasilitasi paralegal. Percakapan berlangsung tertib, diselingi penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pendekatan musyawarah itu dinilai lebih cepat, murah, dan menjaga relasi sosial di tengah masyarakat.
Lurah Oesapa Barat, Christian E. Chandra, menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap layanan di wilayahnya. Menurut dia, keberadaan Posbankum membantu warga yang kerap kebingungan menghadapi persoalan hukum, mulai dari sengketa tanah, konflik keluarga, kenakalan remaja, hingga urusan administrasi kependudukan.
Dalam dialog bersama warga dan paralegal, terungkap sejumlah tantangan di lapangan. Selain keterbatasan sumber daya, tingkat literasi hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan. Namun, semangat kolaborasi antara pemerintah kelurahan, paralegal, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan layanan.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses keadilan, tidak hanya melalui pengadilan, tetapi juga lewat mekanisme nonlitigasi yang humanis dan partisipatif. Posbankum, dengan segala kesederhanaannya, diharapkan terus tumbuh sebagai ruang aman bagi warga untuk mencari solusi hukum tanpa rasa takut dan tanpa beban biaya.
Dari ruang kecil di Oesapa Barat, upaya mendekatkan hukum kepada masyarakat menemukan wujud nyatanya, bahwa keadilan, pada akhirnya, harus bisa dijangkau hingga ke pintu rumah warga.*/HumasKanwilKemenhumntt/llt
Komentar