Dari Ruang Rapat Kemenkumham NTT, Ranperda Permukiman Jadi Simbol Birokrasi Bermartabat di Sumba Timur
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di sebuah ruang pertemuan yang sederhana tapi sarat makna di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, naskah masa depan itu perlahan disusun. Senin, (30/6/2025), langit Kota Kupang cerah tanpa awan saat rombongan dari ujung timur Pulau Sumba hadir untuk satu tujuan, menyempurnakan fondasi hukum tentang ruang hidup warganya.
Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024-2043 dibahas serius di forum bertajuk Rapat Pengharmonisasian, Pemantapan, dan Pembulatan Konsepsi. Bagi sebagian daerah, ini mungkin sekadar rutinitas birokrasi. Namun bagi Umbu Ngadu Ndamu, Sekretaris Daerah Sumba Timur, Ranperda ini lebih dari sekadar lembaran aturan.
“Ini soal martabat manusia. Soal bagaimana ruang hidup ditata dengan adil dan berpihak pada warga, bukan hanya angka dan proyek,” ujar Umbu Ngadu dengan nada yang tenang namun menyiratkan kegelisahan atas ketimpangan ruang selama ini.
Ranperda ini menjadi upaya Pemkab Sumba Timur serta Pimpinan dan Anggota DPRD Sumba Timur untuk keluar dari stigma pinggiran, baik secara geografis maupun dalam perhatian kebijakan. Mereka ingin memulai dari dasar yaitu perumahan yang manusiawi. Mereka datang tak hanya membawa naskah teknokratis, tapi juga membawa niat baik yang terasa tulus dalam forum.
Itu pula yang ditangkap Silvester Sili Laba, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT. Di hadapan jajaran perancang peraturan dan para legislator Sumba Timur yang hadir, Silvester menyampaikan kekaguman yang tidak biasa.
“Teman-teman dari Sumba Timur sangat memahami substansi dan menunjukkan etika birokrasi yang bermartabat. Ini contoh kerja teknokratik yang menyatu dengan kepedulian sosial,” ujarnya kepada SelatanIndonesia.com.
Silvester menegaskan bahwa harmonisasi Ranperda bukan sekadar menyesuaikan kalimat hukum, tetapi menyelaraskan arah pembangunan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Ia juga menyinggung pentingnya penyusunan Ranperda yang adaptif terhadap visi daerah dan kebutuhan masyarakat riil terutama dalam konteks wilayah seperti Sumba Timur.
Yunus P.S. Bureni, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, menggarisbawahi bahwa meskipun secara substansi Ranperda sudah harmonis, masih ada catatan teknis yang perlu diperbaiki. Namun, itu tidak mengurangi nilai penting dari proses yang sudah dilakukan.
Harmonisasi ini, kata Umbu Ngadu, bukan akhir, tapi bagian dari etape panjang menuju reformasi regulasi di kabupaten berpadang sabana itu. Tahun ini saja, masih ada sejumlah Ranperda yang akan diformulasikan bersama Kemenkumham.
“Kami ingin melahirkan regulasi dari dialog, bukan dari menara gading. Sebab regulasi yang baik hanya lahir dari komunikasi yang jujur dan profesional,” ungkapnya.
Sumba Timur, yang selama ini lebih dikenal karena alamnya yang eksotik dan tanahnya yang kering, perlahan menata ulang wajahnya. Bukan sekadar dengan jalan dan bangunan, tapi dengan aturan yang adil, dirancang dari bawah, dibangun dari diskusi, dan diarahkan untuk melayani warga.
Hari itu, di Aula Kanwil Hukum NTT, tak ada tepuk tangan meriah atau seremoni besar. Tapi sejarah kecil sedang ditulis, tentang birokrasi yang belajar mendengar, tentang rancangan hukum yang lahir dari empati, dan tentang pemerintah daerah yang ingin menjadikan keadilan sebagai arsitek ruang hidup rakyatnya.*/ProtokolST/Kemenkumhamntt/Laurens Leba Tukan
Komentar