KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Hotel Sasando, Kupang, Selasa (28/10/2025), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengukuhkan Satuan Tugas Pengawasan Internal “Ayo Bangun NTT”.
Kegiatan yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak itu mengangkat tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasacita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NTT.”
Selain pimpinan KPK, hadir pula Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT Triyantoro, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT Kapsari, serta para wakil bupati dan inspektur kabupaten/kota se-NTT.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia mendorong agar sistem pengawasan di daerah tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan kolaboratif.
“Melalui Rakorwasda ini, saya berharap kita dapat merumuskan model koordinasi pengawasan yang lebih baik. Pengawasan harus bersifat preventif, berbasis data dan risiko, serta terintegrasi antar tingkatan pemerintahan,” ujar Melki.
Ia menekankan agar APIP menjadi garda depan dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. “APIP harus terus membunyikan lonceng apabila melihat tanda-tanda awal penyimpangan. Lebih baik diingatkan sejak dini daripada dibiarkan hingga penegak hukum turun tangan,” kata Gubernur Melki.
Menurut dia, optimalisasi peran APIP dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan sinergi antarlembaga, termasuk dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Tegas terhadap Pelanggaran
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTT memperkuat fungsi pengawasan. Ia menegaskan bahwa KPK akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi.
“Jika kami menemukan adanya perbuatan tercela, kami tidak segan-segan menangkap dan menahan yang bersangkutan, siapa pun dia, dari partai mana pun,” ujarnya.
Johanis menambahkan bahwa selama menjabat sebagai pimpinan KPK, lembaganya bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun. “KPK bekerja berdasarkan fakta dan bukti hukum. Tidak ada intervensi, bahkan dari Presiden sekalipun,” katanya.
Ia juga mengingatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD agar berhati-hati dalam menjalankan tugas, terutama dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Sering kali keputusan diwarnai kepentingan politik. Dalam pembahasan APBD, jangan melihat kepentingan sendiri,” ujarnya.
Komitmen Bersama
Pada akhir kegiatan, Gubernur Melki Laka Lena mengukuhkan para APIP dari seluruh perangkat daerah Provinsi NTT serta menyematkan pin Satgas Pengawasan Internal “Ayo Bangun NTT”. Pengukuhan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Inspektur Provinsi NTT, para wakil bupati, serta inspektur kabupaten/kota yang hadir.
Langkah ini, menurut Gubernur Melki, merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memastikan program strategis Dasacita NTT berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas publik.
“Gerakan Ayo Bangun NTT tidak hanya bicara pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral birokrasi yang bersih dan berintegritas,” ujar Melki menutup sambutannya.*/Agustin Luju/Laurens Leba Tukan
Komentar