LEWOLEBA,SELATANINDONESIA.COM – Aula Anton Onga Tifaona sore itu penuh sesak. Para petani, nelayan, dan buruh harian lepas duduk berdampingan dengan para lurah dan kepala desa. Di wajah mereka tergambar senyum lega ketika Wakil Bupati Lembata, H. Muhamad Nasir didampingi Pimpinan Bank NTT Cabang Lewoleba, Egbert Balukh, menyerahkan secara simbolis kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Buku Rekening Bank NTT.
Sebanyak 4.487 pekerja rentan di Kabupaten Lembata kini resmi terlindungi. Mereka adalah bagian dari program perlindungan sosial yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wagub Johni Asadoma. Program ini dirancang untuk melibatkan pemerintah kabupaten, Bank NTT, dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai poros utama.
“Pekerja sektor informal adalah tulang punggung ekonomi kita. Mereka berhak atas perlindungan yang sama seperti pegawai formal,” ujar Gubernur Melki dalam berbagai kesempatan.
Kolaborasi ini menghasilkan mekanisme sederhana tapi berdampak luas: BPJS Ketenagakerjaan memberi perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan iuran Rp16.800 per bulan. Bank NTT menyiapkan 4.487 rekening baru agar setiap klaim dan manfaat tersalur langsung tanpa perantara. Pemkab Lembata, lewat alokasi anggaran dan jaringan desa, memastikan para pekerja benar-benar terdata dan terjangkau.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maumere, Ade Aryan Manala Tandi, menjelaskan manfaat program ini tak sebatas santunan Rp42 juta jika peserta meninggal dunia. Anak dari peserta yang aktif tiga tahun juga berhak mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi. “Ini bukan sekadar perlindungan, tapi jaminan keberlanjutan keluarga,” katanya.
Wajah-wajah peserta yang hadir menunjukkan antusiasme. Ada nelayan dari Ile Ape yang baru kehilangan perahu karena badai, ada petani dari Nagawutung yang khawatir jika kecelakaan kerja menimpa dirinya. Kini mereka membawa pulang kartu kecil berlogo BPJS dan Buku Tabungan Bank NTT, tanda bahwa hidup mereka punya pegangan baru.
Meski begitu, Gubernur Melki sadar angka ribuan ini masih awal. Jumlah pekerja informal di Lembata jauh lebih besar, belum lagi di kabupaten-kabupaten lain di NTT. “Kita mulai dari sini, dari yang kecil, tapi langkah ini harus terus diperluas,” ujarnya.
Bagi Gubernur Melki, program ini lebih dari sekadar perlindungan sosial. Ia menyebutnya sebagai “politik kehadiran negara” di tengah kelompok masyarakat paling rentan. Dengan Bank NTT sebagai mesin keuangan lokal, BPJS sebagai penopang sistem, dan pemerintah daerah sebagai ujung tombak, Lembata menjadi contoh bahwa kerja sama lintas lembaga mampu menjahit celah perlindungan sosial yang selama ini robek.
Di balik seremoni doa bersama yang menutup acara, tersimpan harapan lebih besar: bahwa dari pulau kecil di ujung timur Indonesia ini, lahir sebuah model perlindungan sosial yang bisa jadi teladan nasional.*/AB/Laurens Leba Tukan
Komentar