NTT Perkuat Simpul Logistik Laut, Pelabuhan Jadi Kunci Menekan Biaya dan Jaga Harga
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur transportasi. Ia adalah urat nadi ekonomi, penghubung antar-pulau, sekaligus penentu harga barang di pasar. Kesadaran inilah yang menjadi benang merah Audiensi Sinergi antara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kementerian Perhubungan, dan Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang digelar di Hotel Harper Kupang dan diikuti secara daring, Senin (26/1/2026).
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, keberhasilan pembangunan di NTT sangat ditentukan oleh seberapa efisien sistem logistik laut dikelola. Dengan lebih dari 500 pulau dan ketergantungan tinggi pada angkutan laut, setiap hambatan di pelabuhan akan berdampak langsung pada distribusi barang dan daya beli masyarakat.
“Pelabuhan bukan hanya tempat bongkar muat, tetapi simpul penting rantai pasok nasional dan motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Gubernur Melki dalam audiensi tersebut melalui aplikasi zoom.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pelindo sebagai operator pelabuhan, Kementerian Perhubungan sebagai regulator, dan INSA sebagai representasi pelaku usaha pelayaran. Kolaborasi ketiganya dinilai krusial untuk menekan biaya logistik, menjaga kepastian layanan, serta memastikan distribusi barang hingga ke pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil.
Upaya penguatan ekosistem pelabuhan ini juga sejalan dengan dorongan Pemerintah Provinsi NTT agar produk-produk lokal mulai dari hasil pertanian, perikanan, hingga UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas. Tanpa dukungan pelayaran dan pelabuhan yang andal, daya saing produk daerah akan sulit meningkat.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua BPC INSA NTT Yusak Benu menyatakan komitmen INSA untuk membuka babak baru kerja sama dengan Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). INSA, kata dia, ingin hadir sebagai mitra strategis yang berorientasi pada solusi, bukan konflik.
“Pelabuhan adalah rumah bersama. Ke depan kami ingin membangun komunikasi yang sehat dan kerja sama yang saling menguatkan,” ujarnya.
Aspek tata kelola dan kepastian hukum turut menjadi perhatian. Koordinator Kejaksaan Tinggi NTT Putu Agus Eka Sabana mengingatkan bahwa sektor pelabuhan dan pelayaran rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, hingga tindak pidana korupsi. Jika dibiarkan, hal itu dapat merusak iklim investasi dan kepercayaan publik.
Kejaksaan, kata Putu, siap bersinergi melalui fungsi pencegahan dan pendampingan hukum agar pengelolaan pelabuhan di NTT berjalan profesional dan berintegritas.
Sementara itu, Direktur Polairud Polda NTT Kombes Pol Irwan Nasution menegaskan pelabuhan merupakan objek vital nasional yang harus dijaga keamanannya. Kepolisian berkomitmen menindak tegas praktik premanisme dan pungutan liar yang mengganggu pelayanan serta keselamatan pelayaran.
Audiensi ini juga menghadirkan Ketua Umum INSA Indonesia Carmelita Hartoto, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub Dr. Muhammad Anto Julianto, serta Direktur Operasi Pelindo Putut Sri Muljanto. Diskusi menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk membangun sistem kepelabuhanan yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
Bagi NTT, penguatan pelabuhan bukan sekadar agenda sektoral. Ia adalah strategi pembangunan jangka panjang untuk menurunkan disparitas harga, memperlancar arus barang dan orang, serta membuka peluang ekonomi yang lebih merata di wilayah kepulauan.*/llt
Komentar