Bupati Paulus Henuk pimpin evaluasi serapan APBD Semester I. Efisiensi fiskal dibarengi tuntutan kerja cepat dan tepat.
BA’A,SELATANINDONESIA.COM – Di sebuah pagi yang padat agenda, Aula Lantai I Kantor Bupati Rote Ndao berubah menjadi ruang adu data dan strategi. Senin (7/7/2025), Bupati Rote Ndao Paulus Henuk memimpin langsung rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun 2025 bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dengan mikrofon di tangan, Henuk memulai pertemuan tanpa basa-basi. “Kita harus tahu di mana kita berdiri, dan ke mana kita melangkah. Target sudah jelas, capaian pun harus nyata,” katanya membuka forum yang dipandu Sekretaris Daerah, Jonas M. Selly.
Anggaran APBD tahun ini dipatok sebesar Rp853 miliar lebih, namun dalam rencana perubahan, nilai itu dipangkas menjadi Rp793 miliar. Penyesuaian sebesar Rp55 miliar lebih itu dilakukan sebagai bagian dari strategi efisiensi fiskal. Meski begitu, ada tambahan napas di sisi pendapatan: DAK Ketahanan Pangan bertambah Rp276 juta, sebuah detail yang tak luput dari sorotan bupati.
Di hadapan forum OPD, satu per satu laporan disampaikan. Realisasi fisik dan keuangan mulai dari belanja barang dan jasa hingga belanja modal dipaparkan berikut kendala-kendala yang mendera. Dari lambannya proses tender hingga hambatan teknis di lapangan, semuanya menjadi bahan bedah Bupati Henuk.
Target realisasi semester I sebesar 46,69 persen atau sekitar Rp370 miliar menjadi angka keramat dalam rapat itu. Kepada OPD yang berhasil mencapai atau bahkan melampaui target, Henuk menyampaikan apresiasi. Tapi untuk yang masih tertatih, peringatan halus namun tegas tak terhindarkan. “Kita harus lebih gesit. Pemerintahan ini harus lincah. Waktu tak menunggu kita,” ujar Bupati Henuk.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bekerja dalam semangat kolektif. “Saya ajak kita terus semangat, dengan spirit yang sama. Semuanya sangat bisa kita kerjakan bersama. Kita beride, bergagasan, dan melaksanakan itu untuk kemajuan daerah ini,” katanya.
Evaluasi ini bukan sekadar rutinitas teknokratis. Di balik angka dan grafik, tersimpan denyut pertarungan antara harapan publik dan kapasitas birokrasi. “Semua OPD harus belajar membaca tantangan dan mengolahnya jadi peluang. Inilah makna pelayanan publik yang sesungguhnya,” tutup Henuk.
Dengan semester kedua menanti, tekanan pun meningkat. Laporan telah dibuka, kartu kerja telah terbaca. Kini, waktunya membuktikan: siapa yang benar-benar bekerja, dan siapa yang sekadar hadir.*/Bidkom_DKISP Rote Ndao/Laurens Leba Tukan
Komentar