JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Enam anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di ruang Badan Anggaran DPR RI, Selasa (18/11/2025). Dipimpin oleh Anggota Banggar DPR RI Julie Sutrisno Laiskodat, pertemuan itu berlangsung hampir dua jam dan diisi pembahasan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi arah pembangunan daerah.
Rombongan DPRD TTS dipimpin Ketua DPRD TTS Mordekai Liu bersama Wakil Ketua Yoksan Benu. Sebanyak 13 anggota DPRD hadir dan menyampaikan aspirasi kepada para legislator Senayan, yakni Umbu Rudi Kabunang, Gavriel Novanto, Esthon L. Foenay, Julie Sutrisno Laiskodat, Stefano Rizki Adranacus, dan Usman Husein.
“Terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari enam anggota DPR RI asal NTT atas semua aspirasi yang kami sampaikan,” ujar Yoksan Benu, yang juga Sekretaris DPD II Golkar TTS.
Fiskal 2026 dan Tekanan Anggaran Daerah
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menjelaskan bahwa pertemuan ini memperluas ruang sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Tahun anggaran 2026—yang menjadi APBN pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—dipastikan membawa perubahan signifikan dalam desain belanja negara.
“Terdapat dua pendekatan belanja, belanja langsung dan tidak langsung. Dari total belanja negara Rp3.842,7 triliun, belanja langsung mencapai Rp2.070 triliun. Sementara belanja tidak langsung sebesar Rp1.772,7 triliun,” ujarnya.
Menurut Umbu Rudi, masukan dari DPRD TTS akan dibawa dalam pembahasan lanjutan RAPBN 2026 dan pendahuluan RAPBN 2027. Ia menyebut DPRD TTS sebagai “satu-satunya DPRD kabupaten di NTT yang secara inovatif memanfaatkan peran DPR RI asal NTT”.
TKD Menyusut, Daerah Diminta Lebih Adaptif
Salah satu kekhawatiran utama DPRD TTS adalah penyusutan Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026. Anggota Fraksi Golkar DPR RI Gavriel Novanto menyebut penurunan itu merupakan konsekuensi pergeseran belanja pusat ke sejumlah program prioritas nasional.
“TKD dalam APBN 2026 hanya Rp693 triliun atau turun 22,36 persen dari alokasi tahun 2025 sebesar Rp848 triliun,” kata Gavriel. Dampaknya akan langsung dirasakan dalam alokasi DAU, DAK, dan DBH.
Pemerintah pusat, lanjut Gavriel, memprioritaskan belanja langsung untuk program masyarakat berpenghasilan rendah: makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, PKH, bantuan pangan, subsidi energi, hingga beasiswa pendidikan.
Beban PPPK Paruh Waktu dan Penyesuaian Regulasi
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Esthon L. Foenay menegaskan bahwa penyelesaian status PPPK di Kabupaten TTS akan terus dikawal. Menurutnya, pembiayaan PPPK, terutama tenaga paruh waktu, menjadi isu yang perlu disikapi dengan manajemen anggaran yang lebih cermat.
“Gaji PPPK paruh waktu dianggarkan daerah tetapi tidak boleh membebani belanja pegawai secara berlebihan. Besarannya minimal setara upah sebelumnya, ditambah THR, tunjangan transportasi, dan jaminan BPJS,” ujarnya.
Esthon juga menyoroti kebutuhan penanganan longsor di TTS, kesiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rencana pembangunan SMK Unggul untuk meningkatkan kualitas SDM di TTS.
Desakan Pencabutan Moratorium DOB
Salah satu aspirasi paling tegas yang disampaikan DPRD TTS adalah pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Dalam pertemuan itu, wilayah Amanatun dan beberapa kawasan lain di NTT kembali diusulkan untuk dimekarkan.
“Moratorium DOB perlu dicabut. Kita mendukung DOB seperti Sumba Timur, TTS, Kabupaten Kupang, dan sejumlah wilayah di Flores,” kata Umbu Rudi.
Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Gavriel Novanto memastikan aspirasi tersebut telah dibawa ke forum-forum lintas komisi untuk pembahasan lebih lanjut.
Penanganan Longsor dan Status Kawasan Hutan
Isu kebencanaan turut mendapat perhatian. DPRD TTS melaporkan dampak longsor yang menelan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan rumah warga. Mereka meminta dukungan pemerintah pusat untuk relokasi dan penataan ulang batas kawasan hutan yang selama ini menghambat penanganan pascabencana.
Umbu Rudi turut menguraikan aspek teknis anggaran PPPK paruh waktu, termasuk kode rekening dan klasifikasi belanja menurut pedoman Kemendagri. Ia menekankan percepatan adaptasi APBD agar tidak menimbulkan kekacauan fiskal pada 2026.
Sinergi Pusat–Daerah untuk Akselerasi Pembangunan
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen kolaborasi antara para anggota DPR RI dan DPRD TTS. Semua aspirasi—mulai dari fiskal nasional, penanganan bencana, hingga percepatan DOB—disepakati untuk dikawal bersama.
“Kehadiran DPRD TTS di Senayan menunjukkan hubungan legislatif pusat–daerah yang semakin produktif. Kita ingin memastikan pembangunan di TTS tidak tersendat meskipun ada tantangan fiskal nasional,” ujar Umbu Rudi.
Menurut Umbu Rudi, DPRD TTS adalah DPRD yang pertama menggunakan komunikasi langsung dengan DPR RI. “Ini hal bagus, jadi kami langsung mengetahui dan bisa membantu mencari solusi buat NTT. Ini DPRD yang inovatif dalam mencari solusi pembangunan daerah mereka, ini luar biasa,” sebut Umbu Rudi.
Dalam catatan pertemuan, kunjungan ini dinilai sebagai langkah awal kemitraan baru dalam mengonsolidasikan agenda pembangunan TTS ke dalam kebijakan nasional.**Laurens Leba Tukan
Komentar