JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Rudi Darmoko, dalam upaya mewujudkan target zero tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di provinsi kepulauan itu. Ia menyebut komitmen Kapolda sebagai gambaran “polisi masa depan” yang menjalankan Asta Cita Presiden.
“Langkah Pak Kapolda NTT dan seluruh jajaran dengan kebijakan tegas nihil TPPO patut diapresiasi,” ujar Umbu Rudi di Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menurut legislator asal Dapil NTT II itu, isu perdagangan orang telah lama menjadi konsennya di tingkat nasional, terutama karena NTT tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Skema Pencegahan
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Rudi intens berkoordinasi dengan Kementerian Hukum, Kementian HAM, Kementrian Imigrasi dan PAS, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperkuat upaya pencegahan.
Ia menekankan bahwa tingginya korban TPPO tidak dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. Dibutuhkan kombinasi intervensi yang menyentuh akar persoalan: ekonomi, migrasi terpaksa, dan lemahnya perlindungan korban.
“Pekerjaan besar ini harus menyentuh akar masalah. Di NTT, kita perlu membuka lapangan kerja lokal berbasis potensi wilayah,” ujar dia.
Program yang diusulkan Umbu Rudi meliputi pengembangan rumput laut di Rote, Alor, Kupang, dan Sumba; garam di Sabu, Rote, dan Kupang; tenun di Sumba dan Timor; serta penguatan komoditas kopi dan hasil hortikultura di Flores.
Migrasi Aman dan Penguatan Pengawasan
Umbu Rudi juga menyoroti pentingnya jalur migrasi resmi melalui SIPMI & LTSA, pelatihan pra-keberangkatan, dukungan microfinance untuk perempuan, koperasi anti-rentenir, serta hibah modal desa.
Di sisi pengawasan, ia menilai NTT masih menyimpan banyak titik keberangkatan non-prosedural, mulai dari Pelabuhan Tenau, Bolok, Atapupu, hingga Maumere. Jalur perbatasan seperti Motaain, Wini, dan Napan pun disebut sangat rentan.
Beberapa langkah praktis yang ia rekomendasikan antara lain pendirian Posko TPPO permanen di pelabuhan, daftar cek keberangkatan, hingga patroli laut terpadu TNI AL, Polairud, dan Bakamla.
“Perlindungan saksi dan korban juga penting. Banyak korban tidak berani melapor,” ujarnya. Ia menekankan perlunya shelter aman di setiap kabupaten, pendampingan LPSK, layanan hukum gratis, serta reintegrasi sosial-ekonomi berupa pelatihan kerja dan beasiswa bagi anak korban.
Peran Desa, Gereja, dan Sekolah
Umbu Rudi menilai struktur sosial NTT sangat kuat pada komunitas desa dan gereja. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun Desa Siaga TPPO, edukasi gereja soal migrasi aman, serta pembentukan satgas sekolah untuk mencegah perkawinan anak, salah satu faktor risiko utama TPPO.
Target rentan, yaitu perempuan muda usia 14–25 tahun, harus dilindungi melalui kurikulum anti-TPPO, literasi migrasi, dan kampanye “Jangan Percaya Janji Kerja Tanpa Kontrak”.
Kerja Sama Lintas Negara
Mengacu pada tingginya arus migrasi ke Malaysia, Timur Tengah, dan sejumlah negara lain, Umbu Rudi mengusulkan MoU penempatan resmi, pelacakan korban bersama negara tujuan, repatriasi lebih cepat, serta blacklist agen luar negeri bermasalah.
Kepemimpinan Humanis Kapolda NTT
Di lapangan, berbagai upaya Kapolda NTT memperlihatkan pendekatan yang tegas namun humanis. Selain memperkuat peran kepolisian di tingkat polres, Irjen Rudi dikenal hadir langsung di tengah masyarakat melalui program seperti pembangunan sumur bor di wilayah kekeringan dan peningkatan layanan sosial.
Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyebut gaya kepemimpinan tersebut membuat Kapolda semakin dekat di hati masyarakat.
“Beliau bukan hanya pemimpin kepolisian, tetapi sosok yang turun langsung membantu warga. Bukan dengan sorotan kamera, tapi melalui tindakan nyata,” ujarnya.
Komitmen itu tergambar dalam pengungkapan kasus TPPO terbaru yang melibatkan dua perempuan berinisial MAB dan LH, yang diduga mengirim seorang calon pekerja ke Batam secara nonprosedural.
Di Maumere, Polres Sikka juga menggagalkan pengiriman delapan calon pekerja ilegal tujuan Kalimantan Timur melalui Pelabuhan Lorens Say.
“Setiap potensi korban harus dihentikan, dan para pelaku wajib diproses,” tegas Kombes Henry.
Di tengah tantangan NTT terutama kemiskinan, krisis air, dan kerentanan sosial, kehadiran Kapolda yang menjejak hingga kampung-kampung kecil menjadi sumber harapan bagi warga.*/Laurens Leba Tukan
Komentar