KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tepian laut Desa Sulamu, Kabupaten Kupang, harapan itu menemukan bentuknya. Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan berdiri di antara deretan fasilitas baru yang telah rampung dibangun, sebuah penanda bahwa negara akhirnya benar-benar menjejak di kampung nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan kini tuntas 100 persen dan segera diserahkan kepada koperasi setempat untuk dikelola.
Di Nusa Tenggara Timur, kawasan pesisir kerap identik dengan keterbatasan. Namun di Sulamu, infrastruktur tambatan perahu, fasilitas rantai dingin, hingga ruang penguatan usaha berdiri sebagai fondasi baru ekonomi biru. Pemerintah berharap, dari dermaga kecil itu, produktivitas nelayan meningkat, kelembagaan tumbuh kokoh, dan kesejahteraan tak lagi sebatas janji di atas kertas.
Pernyataan optimistis disampaikan Sakti Wahyu Trenggono saat mengawali rangkaian safari Ramadhan di Nusa Tenggara Timur. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, disebut telah rampung 100 persen dan siap segera dioperasikan oleh koperasi setempat.
“Alhamdulillah sudah selesai. Dalam waktu dekat, insya Allah bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” ujar Trenggono, Rabu (25/2/2026).
KNMP Sulamu menjadi salah satu proyek tahap pertama yang dituntaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kawasan ini dirancang bukan sekadar sebagai sentra aktivitas nelayan, melainkan sebagai ekosistem ekonomi pesisir, lengkap dengan tambatan perahu, fasilitas rantai dingin, hingga penguatan akses pembiayaan dan pasar.
Di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan distribusi hasil tangkapan, kehadiran fasilitas terpadu dinilai bisa menjadi titik balik. Pemerintah berharap produktivitas nelayan meningkat, kelembagaan koperasi menguat, dan keluarga pesisir memperoleh nilai tambah dari hasil laut yang dikelola lebih modern.
Trenggono dan Ayo, sapaan akrab Ahmad Yohan didampingi Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Kupang Yosep Lede. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja yang lebih luas di NTT, setelah sebelumnya ia bertemu Gubernur Melki Laka Lena di Jakarta sebelum bertolak ke Kupang.
Rp 10 Triliun dan Peta Jalan Ekonomi Biru
Tak hanya KNMP, dukungan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk sektor kelautan dan perikanan di NTT menjadi sorotan. Pemerintah pusat menempatkan provinsi kepulauan ini dalam arus utama agenda strategis nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto memperkuat kemandirian pangan berbasis sumber daya maritim.
Sejumlah program besar disiapkan. Pengembangan industri garam diprioritaskan di Rote, Sabu, Kabupaten Kupang, dan Timor Tengah Utara guna menopang target swasembada garam nasional. Di Sumba Timur, budidaya udang vaname skala besar didorong sebagai motor pertumbuhan baru. Sementara itu, penguatan perikanan tangkap, industri rumput laut, pengembangan benur, hingga konservasi Laut Sawu menjadi bagian dari peta jalan pembangunan kelautan NTT.
Gubernur Melki menyebut skala anggaran tersebut mencerminkan besarnya perhatian pemerintah pusat. Sinergi lintas kementerian juga tengah dibangun, termasuk agenda kesehatan dan perumahan, agar pembangunan di NTT tidak berjalan sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka peningkatan kualitas hidup.
Di tingkat akar rumput, dukungan besar itu bahkan memunculkan celetukan yang cepat menyebar: NTT dipelesetkan menjadi “Nanti Trenggono Tolong”. Humor yang lahir dari harapan—bahwa intervensi negara kali ini benar-benar menghadirkan perubahan konkret.
Dengan hamparan laut yang luas dan sumber daya pesisir melimpah, NTT menyimpan potensi besar dalam narasi ekonomi biru Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi soal rencana, melainkan konsistensi pelaksanaan: apakah investasi jumbo itu mampu menjelma menjadi kesejahteraan yang terasa di dermaga-dermaga kecil tempat nelayan menambatkan perahu mereka.*/llt
Komentar