Bupati Sumba Timur Pimpin Rapat Strategis dengan Dirjen Transmigrasi

Mengunci Aset Transmigrasi Melolo

WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Di aula Patola Kamba, Setda Sumba Timur, suasana rapat siang itu, Kamis (21/8/2025) berjalan penuh perhatian. Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, ST., MT., duduk memimpin jalannya diskusi bersama jajaran Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi. Topik utamanya bukan sekadar administrasi, melainkan pondasi hukum dan ekonomi bagi masa depan kawasan transmigrasi Melolo.

Bupati Umbu Lili menegaskan pentingnya langkah pendaftaran Barang Milik Negara (BMN) di kawasan transmigrasi. Baginya, inventarisasi aset bukan hanya soal tata usaha, melainkan strategi besar untuk memastikan pengelolaan kawasan legal, tertib, dan berkelanjutan. “Kawasan Transmigrasi Melolo punya potensi besar menggerakkan ekonomi lokal. Tapi semua itu harus ditopang kepastian hukum. Pendaftaran BMN adalah fondasi agar setiap aset tercatat dan memberikan kontribusi nyata terhadap PNBP,” kata Umbu Lili.

Dirjen Transmigrasi merespons dengan komitmen penuh: mempercepat inventarisasi, validasi, dan pendaftaran aset negara. Mereka melihat langkah ini sebagai bagian dari membangun basis data kuat untuk pelayanan perizinan yang lebih transparan dan akuntabel. “Transmigrasi bukan hanya tentang memindahkan orang, tapi mengelola ruang hidup baru dengan aturan yang jelas,” ujar salah satu pejabat yang hadir.

Rapat itu juga dihadiri jajaran OPD terkait, Asisten Administrasi Umum Setda Sumba Timur, hingga perwakilan perusahaan PT MSM. Keikutsertaan berbagai pihak memberi sinyal bahwa pengelolaan kawasan transmigrasi kini dilihat sebagai urusan lintas sektor, bukan hanya proyek pemerintah pusat.

Sejak lama, kawasan transmigrasi Melolo dipandang sebagai salah satu simpul pertumbuhan baru di timur Sumba. Namun tanpa kejelasan status aset dan tata kelola, potensi itu kerap terhambat. Pertemuan ini menjadi upaya menutup celah itu.

Bupati Umbu Lili menutup rapat dengan penekanan pada sinergi: pemerintah daerah, kementerian, dan masyarakat transmigrasi harus jalan beriringan. “Hanya dengan kerja sama erat, kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat ekonomi rakyat sekaligus kontributor nyata bagi penerimaan negara,” ujarnya.*/ProtokolST/Laurens Leba Tukan