KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di aula kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi (3/7/2025), puluhan wajah muda tampak menyimak serius. Mereka adalah para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Generasi baru yang digadang-gadang membawa semangat perubahan di birokrasi infrastruktur NTT.
Hari itu, Dinas PUPR menyelenggarakan Sosialisasi Penyusunan Rencana Hasil Kerja (RHK) dan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serangkaian agenda penting yang menandai langkah awal pengukuran kinerja CPNS secara terstruktur dan akuntabel. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA)—langkah kecil menuju digitalisasi penuh dalam sistem manajemen kinerja ASN.
“Ini bukan hanya soal bagaimana menyusun target kerja, tapi soal bagaimana memastikan target itu benar-benar dicapai,” ujar Kepala Dinas PUPR NTT, Benny Nahak.
Pernyataan itu menegaskan arah baru yang ingin ditempuh Dinas PUPR: membangun budaya kerja berbasis hasil, bukan rutinitas administratif. Dalam sistem kerja ASN yang baru, RHK dan SKP bukan sekadar dokumen penggugur kewajiban, melainkan kontrak moral atas kontribusi nyata bagi pembangunan.
“RHK dan SKP akan menjadi cermin integritas dan profesionalisme ASN. Kita tidak butuh ASN yang sibuk menyusun target tanpa aksi,” kata Benny tegas.
Aktivasi MFA juga menjadi penanda transformasi. Sistem keamanan berlapis itu bukan hanya tentang akses ke portal kinerja, tapi juga simbol kepercayaan digital dan kedisiplinan. Semua aktivitas ASN kini terlacak, terbuka bagi evaluasi, siap diuji hasilnya.
Di akhir sosialisasi, para CPNS diarahkan bukan hanya untuk mengisi format, tapi menyusun peta perjuangan mereka dalam satu tahun ke depan. Infrastruktur NTT menanti kerja nyata, bukan sekadar laporan mingguan.*/Laurens Leba Tukan
Komentar