KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di bawah langit pagi Kupang, Senin (19/1/2026) halaman Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur menjadi ruang refleksi bersama bagi ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTT. Di sanalah Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan satu pesan utama: setiap kebijakan, setiap rupiah anggaran, harus bermuara pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Tugas kita adalah memberikan pelayanan publik terbaik yang betul-betul berdampak. Setiap program harus terukur, jelas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Gubernur Melki saat memimpin apel bersama ASN, Senin pagi.
Apel tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, para staf ahli gubernur, asisten sekda, serta seluruh pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT.
Gubernur menekankan pentingnya penyelesaian evaluasi program dan kinerja perangkat daerah tahun 2025 pada Januari ini. Evaluasi tersebut, menurutnya, menjadi fondasi agar perencanaan tahun 2026 lebih fokus, lebih efektif, dan mampu menjawab tantangan keterbatasan fiskal daerah, termasuk upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam sektor pendidikan, Gubernur Melki mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak boleh berhenti pada laporan administrasi. Ukurannya harus nyata: peningkatan kualitas guru, mutu lulusan, serta penurunan angka putus sekolah. “Yang harus berubah adalah apa yang dirasakan kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua,” katanya.
Di tengah penekanan pada evaluasi, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang baru-baru ini meraih penghargaan Swasembada Pangan Tahun 2025 di tingkat nasional. Pengakuan tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa perencanaan yang terukur dan kolaborasi lintas sektor dapat melahirkan dampak nyata, bahkan di tengah keterbatasan alam NTT.
“Selama ini kita dipandang sebagai daerah kering. Namun dengan inovasi, perencanaan yang tepat, dan kerja sama yang solid, kita justru mampu mengembangkan pertanian berkelanjutan di wilayah semi-kering,” ujar Gubernur Melki. Ia menilai capaian tersebut sebagai contoh bagaimana kebijakan publik bisa menjawab tantangan iklim, geografis, dan keterbatasan sumber daya.
Sebaliknya, Gubernur Melki menyoroti sektor kesehatan, khususnya penanganan stunting, yang dinilainya belum menunjukkan hasil sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Ia mengingatkan agar dana publik tidak terserap habis untuk aktivitas administratif semata.
“Kurangi rapat-rapat. Anggaran stunting besar, tapi dampaknya belum terasa optimal bagi masyarakat penerima manfaat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyajikan data yang jujur dan faktual dalam penyusunan program. Praktik manipulasi data demi kepentingan formal administratif, menurut Gubernur Melki, justru menjauhkan kebijakan dari kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan ‘asal bapak senang’. Sajikan data apa adanya. Program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat harus dicoret,” katanya.
Menutup amanatnya, Gubernur Melki menyinggung soal disiplin ASN. Ia menegaskan bahwa praktik manipulasi absensi, termasuk penitipan absen melalui sistem sidik jari, tidak akan lagi ditoleransi. Ia meminta Inspektorat Provinsi NTT menindak tegas perangkat daerah yang terbukti melanggar.
“Toleransi soal disiplin sudah cukup setahun. Ke depan, disiplin dan kinerja ASN harus benar-benar meningkat,” ujar Gubernur Melki.
Dari halaman Sasando pagi itu, pesan Gubernur NTT mengalir lugas: pembangunan daerah tidak diukur dari banyaknya program, melainkan dari seberapa jauh negara hadir dalam kehidupan warganya.*/radit/llt
Komentar