KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dibawa kepemimpinan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josep Nae Soi kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT atas laporan pertanggungjawaban keuangan daerah provinsi NTT tahun anggaran 2019.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI itu diserahkan oleh Anngota VI BPK RI Dr. Harry Azar Aziz, yang diwakili oleh Kepala BPK RI Perwakilan NTT masing-masing kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTT, Kamis (18/6/2020).
Angota VI BPK RI Dr. Harry Azar Aziz dalam pidato vritualnya dalam paripurna itu mengatakan, pemberian opini terhadapa LKPD berdasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatahuan terhadap perundang-unadngan dan efektifitas system pengendalian interen.
“Berdasarkan empat kriteria diatas, dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai Standard Pemeriksaan Kuangan Negara maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” sebut Harry Azar Aziz.
Dikatakan Harry Azar Aziz, pencapaian opini WTP itu adalah yang kelima kalinya berturut-turut bagi pemerintah Provinsi NTT. “Hal ini karena sinergi yang baik antara Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK yang tidak hentinya memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi NTTagar kualitas laporan keuangan semakin lebih baik,” katanya.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat usai menerima LHP dari BPK RI mengatakan, masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. “Ada beberapa catatan yang disoroti akan kita perbaiki segera dan selebihnya itu hal daministrasi dalam perencanaan anggaran yang akan kita segera perbaiki,” ujar Laiskodat.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emiliana J. Nomleni mengatakan, dari WTP ini harus ditindklanjuti dengan berbagai hal, dan tidak sebatas laporan keuangan administratip tetapi berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat yang meningkat. “Jangan hanya adminstrasi yang bagus tetapi pelayanan kepada masyarakat berbeda dan ada kesenjangan dalam konteks kesejahteraan masyarakat, nanti berjalannya jadi berbeda. Yang kita maksudkan, ini menjadi satu kesatuan sepanjang lima tahun mendatang,” sebut Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini.***Laurens Leba Tukan
