WAINGAPU,SELATANINDONSIA.COM – Di tengah hamparan ladang yang mulai menguning menanti musim panen, sekitar 150 an petani dari berbagai desa di Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, berkumpul di Desa Ananjaki, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, NTT, Rabu (11/3/2026). Mereka datang bukan untuk membahas benih atau harga jagung, melainkan untuk mendengarkan satu hal yang kerap terasa jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa: Empat Pilar Kebangsaan.
Di hadapan perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), aparat desa, dan tokoh masyarakat, anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Umbu Rudi Kabunang, mengajak warga melihat bahwa urusan kebangsaan sesungguhnya tidak hanya hidup di ruang-ruang parlemen, melainkan juga tumbuh di sawah, ladang, dan kampung-kampung pelosok. Ia tercatat sebagai anggota parlemen dari Fraksi Golkar periode 2024–2029.
Bagi sebagian petani, istilah Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—mungkin terdengar normatif. Namun, dalam pemaknaan yang lebih dekat dengan kehidupan desa, nilai-nilai itu hadir dalam kebiasaan gotong royong membuka lahan, saling membantu saat musim tanam, hingga menjaga kerukunan di tengah keberagaman suku, agama, dan latar belakang sosial.
“Petani bukan hanya penyokong ekonomi nasional, tetapi juga penjaga moral kebangsaan dari akar rumput. Ketika nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan tetap hidup di desa, sesungguhnya fondasi bangsa sedang dijaga,” kata Umbu Rudi.
Pesan itu terasa relevan bagi masyarakat Karera yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Di wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi, ketahanan sosial sering kali menjadi modal utama untuk bertahan menghadapi tantangan.
Karena itu, menurut Umbu Rudi, pemahaman terhadap Empat Pilar tidak boleh berhenti sebagai materi sosialisasi. Nilai-nilainya harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, misalnya, diwujudkan melalui semangat gotong royong dan keadilan sosial. UUD 1945 menjadi dasar bagi warga untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sementara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Suasana dialog berlangsung hangat. Para petani memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kelangkaan pupuk bersubsidi, fluktuasi harga hasil panen, hingga perlunya penguatan kelembagaan Gapoktan menjadi isu yang paling banyak disuarakan.
Bagi para peserta, persoalan pertanian tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, mereka berharap perhatian negara tidak hanya hadir dalam bentuk program pembangunan, tetapi juga dalam kebijakan yang berpihak pada petani sebagai tulang punggung ekonomi pedesaan.
Umbu Rudi menegaskan bahwa pemberdayaan petani dan penguatan organisasi Gapoktan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Desa yang kuat, menurutnya, akan melahirkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi sekaligus kokoh dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan kebangsaan yang selama ini ia lakukan di sejumlah wilayah Sumba Timur, yang menempatkan desa sebagai ruang strategis untuk menanamkan nilai Pancasila dan memperkuat kesadaran berbangsa.
Di penghujung kegiatan, Umbu Rudi menyerahkan secara simbolis buku pedoman Empat Pilar MPR RI kepada perwakilan Gapoktan. Penyerahan itu mungkin sederhana. Namun, bagi masyarakat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan, kehadiran negara sering kali justru terasa melalui pertemuan-pertemuan seperti ini: ketika persoalan desa didengar dan ketika nilai-nilai kebangsaan dijelaskan dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka.
Dari Karera, pesan yang ingin dibangun tampak jelas: menjaga Indonesia tidak selalu dimulai dari kota-kota besar. Ia juga tumbuh dari ladang-ladang yang dikerjakan dengan tekun, dari semangat gotong royong warga desa, dan dari kesadaran bahwa menjadi petani juga berarti menjadi penjaga keutuhan bangsa.*/llt
Komentar