DENPASAR,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah menguatnya percakapan publik tentang relasi antarwarga pendatang dan masyarakat lokal, sebuah forum dialog digelar di Gedung Presisi PRG Polda Bali, Sabtu (14/2/2026). Talk show bertajuk “Stigma, Tantangan, dan Solusi: Komitmen Mewujudkan Kehidupan Harmonis Warga Sumba di Bali” itu mempertemukan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan perwakilan legislatif dalam satu meja.
Forum ini tak sekadar membahas ketegangan sosial yang belakangan muncul, tetapi juga menata ulang cara pandang, bahwa harmoni hanya mungkin terjaga melalui dialog, data, dan tanggung jawab bersama.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Sumba, Dr. Umbu Rudi Kabunang, membuka ruang empati dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas ulah satu dua orang adik adik kami .
“Kami mohon maaf atas perilaku satu atau dua orang adik-adik kami warga Sumba yang mungkin membuat keresahan warga Bali. Kami yakin semua akan baik-baik ke depan dengan kita bersama memperhatikan adik-adik kita di Bali. Berkomunikasi rutin dan mencari solusi setiap kebutuhan kehidupan di rantau maka semua akan tercipta kehidupan yang kondusif dan aman bagi semua,” sebut Umbu Rudi Kabunang.
Ia menekankan, orang Sumba telah puluhan tahun hidup berdampingan di Bali. Ikatan sosial bahkan telah melampaui relasi perantau dan tuan rumah, terjalin dalam perkawinan, kekerabatan, dan kerja bersama.
Karena itu, ia mengajak diaspora Sumba di Bali saling menjaga serta ikut merawat hubungan baik dengan masyarakat lokal.
Stigma dan Generalisasi
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumba Barat Daya, Enos Eka Dede, menggarisbawahi persoalan yang kerap luput dari perhatian: generalisasi. Menurut dia, persepsi negatif terhadap warga Sumba sering kali lahir dari kasus individual yang kemudian dilekatkan pada komunitas secara keseluruhan.
“Tidak semua warga Sumba terlibat konflik. Banyak perantau asal Sumba bekerja profesional dan berhasil di berbagai bidang. Namun kasus individual kerap digeneralisasi,” katanya.
Stigma, lanjutnya, berdampak nyata mulai dari kesulitan memperoleh surat keterangan domisili hingga hambatan administratif lainnya. Dalam situasi persaingan kerja yang kian ketat, persepsi negatif itu menjadi beban tambahan bagi perantau.
Karena itu, ia mendorong klarifikasi berbasis data dan dialog terbuka antara pemerintah daerah di Pulau Sumba dan Bali, bersama tokoh adat serta organisasi paguyuban. Pendekatan kolaboratif dinilai sebagai jalan tengah untuk meredam kesalahpahaman.
Keamanan dan Kearifan Lokal
Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Bali, Syahbuddin, menegaskan pentingnya deteksi dini dan komunikasi aktif. Organisasi masyarakat, menurut dia, memegang peran strategis sebagai penghubung antara warga dan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan.
Sementara itu, Panyarikan Agung Majelis Desa Adat Bali, Dewa Rai Asmara Putra, mengingatkan bahwa harmoni di Bali bertumpu pada penghormatan terhadap nilai adat dan kearifan lokal. Pendatang, katanya, menjadi bagian dari tatanan sosial selama mampu menyesuaikan diri dengan norma setempat.
Membangun dari Hulu
Dari sisi daerah asal, para kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten di Sumba menyatakan komitmen memperkuat kualitas sumber daya manusia. Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, Wakil Bupati Sumba Tengah M. Umbu Djoka, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yeremia Ndapa Doda, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menekankan pentingnya pembinaan generasi muda sebelum merantau.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, misalnya, berencana menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Pemerintah Kota Denpasar untuk memfasilitasi tertib administrasi kependudukan warga perantau.
Selain itu, setiap warga yang akan bekerja di Bali diwajibkan mengantongi surat rekomendasi atau izin bekerja dari pemerintah daerah asal. Data tersebut akan menjadi dasar koordinasi dengan pemerintah daerah tujuan sekaligus memudahkan pemantauan melalui organisasi kekerabatan di Bali.
Langkah ini diharapkan bukan sebagai bentuk pembatasan, melainkan penguatan tata kelola migrasi internal agar lebih tertib dan akuntabel.
Ruang Bersama
Ketua IKKES Bali, Edy Popo, menyebut talk show ini sebagai upaya menghadirkan ruang dialog yang setara. Forum yang dimoderatori advokat Fredrik Billy itu berlangsung dinamis, namun tetap solutif.
Pesan yang mengemuka relatif seragam: warga Sumba di Bali bukan masalah, melainkan bagian dari solusi. Mereka adalah pekerja, pelaku usaha, mahasiswa, dan bagian dari denyut ekonomi Bali.
Di tengah dinamika sosial yang tak terhindarkan di wilayah tujuan migrasi seperti Bali, pertemuan ini menjadi penanda bahwa komunikasi lebih efektif daripada prasangka. Harmoni, sebagaimana ditegaskan para pembicara, tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kesediaan untuk saling memahami dan menjaga.
IKKES Bersatu, Sumba Bermartabat, Bali Tetap Aman dan Harmonis—sebuah semboyan yang, setidaknya pada Sabtu siang itu, menemukan maknanya dalam dialog.*/llt
Komentar