Voxpol Center Research and Consulting Menemukan, Tingkat Kepuasan Masyarakat NTT terhadap Kepemimpinan Melki-Johni Mencapai 80,5 Persen, Gubernur NTT Menegaskan Program Pembangunan Harus Terukur dan Berdampak Bagi Kesejahteraan. Bagi Gubernur Melki, Kepuasan itu Bukan untuk Dirakayakan.
JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Di sebuah ruang pertemuan di Jakarta, Jumat (13/2/2026) malam, percakapan tentang Nusa Tenggara Timur mengalir hangat. Di Sofyan Hotel Cut Meutia, hasil survei dibentangkan, data diperdebatkan, dan harapan disusun ulang. Di ujungnya, satu angka mengemuka: 80,5 persen.
Itulah tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johanis Asadoma, berdasarkan survei yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting pada 5–14 Januari 2026.
Survei tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar proporsional di 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Metodenya kuantitatif, melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur, menggunakan teknik multistage random sampling dan margin of error ±3,47 persen. Secara metodologis, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Melki Laka Lena, angka itu bukan selebrasi.
“Capaian 80,5 persen ini bukan untuk berpuas diri, tetapi menjadi energi dan tanggung jawab moral untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Semua program harus terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan,” ujarnya di hadapan sekitar 50 peserta diskusi, terdiri atas jurnalis nasional, mahasiswa, diaspora NTT, serta jajaran Pemprov NTT.
Membaca Arah Harapan Publik
Survei Voxpol tak hanya memotret tingkat kepuasan, tetapi juga merekam prioritas warga. Ekonomi dan kesejahteraan berada di urutan teratas, disusul infrastruktur dan layanan dasar. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi harapan yang tak boleh diabaikan.
Potret itu sejalan dengan tantangan klasik NTT: kemiskinan yang tinggi, ketimpangan akses layanan, serta persoalan stunting.
Data terbaru yang disampaikan Gubernur Melki menunjukkan angka kemiskinan NTT pada Februari 2026 turun menjadi 17,5 persen, dari 18,6 persen pada Maret 2025. Penurunan 1,1 persen itu, menurut Gubernur Melki, menjadi indikasi bahwa intervensi kebijakan mulai bergerak di jalur yang tepat.
Namun, statistik tak pernah berdiri sendiri. Di baliknya ada keluarga yang menunggu rumah layak huni, anak-anak yang membutuhkan asupan gizi, dan pelaku UMKM yang berharap pasar lebih luas.
Tahun 2026, Pemprov NTT menggulirkan program bedah rumah bagi masyarakat miskin. Untuk percepatan penanganan stunting, diterapkan pola orang tua asuh. Pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat akurasi data kemiskinan.
“Kita tindak tegas siapa pun yang memanipulasi data kemiskinan. Jangan sampai bantuan sosial tidak tepat sasaran. Termasuk masyarakat mampu yang sengaja menerima bansos,” tegas Gubernur Melki.
Ekonomi Rakyat dan Pasar bagi Produk Lokal
Di sektor ekonomi rakyat, pendekatan yang ditempuh adalah pemberdayaan berbasis desa. Program OVOP (One Village One Product) didorong agar setiap desa memiliki produk unggulan yang bisa dipasarkan secara lebih luas.
Kehadiran NTT Mart diproyeksikan menjadi simpul distribusi sekaligus etalase bagi produk lokal; dari hasil pertanian, peternakan, hingga kelautan dan perikanan.
Di saat bersamaan, Pemprov memastikan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih berjalan efektif di daerah.
Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, mengapresiasi kepemimpinan yang dinilai aktif turun ke lapangan. Ia berharap hasil survei ini menjadi bahan rekomendasi kebijakan lanjutan.
Sementara itu, Ade Reza Hariyadi mengingatkan pentingnya proyeksi tantangan ekonomi dan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menekankan urgensi perhatian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas hidup.
Penanggap lain, Rafnel Azhari, menilai capaian 80,5 persen sebagai angka yang baik untuk tahun pertama, mencerminkan kepercayaan publik sekaligus ekspektasi agar pembenahan terus dilakukan.
PON 2028 dan Prinsip Efisiensi
Optimisme juga diarahkan pada agenda besar: penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2028 yang akan digelar bersama Nusa Tenggara Barat.
Prinsipnya jelas: efisiensi. NTT dan NTB akan memanfaatkan serta merenovasi venue yang sudah ada. Cabang olahraga yang membutuhkan fasilitas tambahan akan menggunakan venue di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Targetnya, pelaksanaan PON tetap berjalan tanpa membebani APBN.
Kepercayaan sebagai Modal, Evaluasi sebagai Keharusan
Diskusi publik malam itu bukan sekadar seremoni atas angka survei. Ia menjadi forum pertanggungjawaban sekaligus ruang dialog antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat.
Di NTT, 80,5 persen adalah modal sosial yang berharga. Tetapi ia juga rapuh jika tak dirawat dengan konsistensi kebijakan, ketepatan sasaran program, dan keberanian memperbaiki kekurangan.
Setahun telah dilalui. Kepercayaan telah diberikan. Kini, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga dari desa-desa kering di selatan hingga kampung nelayan di pesisir utara.
Di ujung timur Indonesia, angka itu menyala. Bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengingat bahwa harapan sedang menunggu untuk dibuktikan.*/Meldo Nailopo/llt
Komentar