WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi Kajian Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Perekonomian dan Sistem Pembangunan Daerah Tertinggal digelar di Aula Bapperida, Kabupaten Sumba Tengah, Jumat (13/2/2026).
Di tengah keterbatasan fiskal, forum ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi lintas kementerian dan daerah untuk menjaga denyut pembangunan di salah satu wilayah 3T di Nusa Tenggara Timur.
Hadir dalam rakor tersebut Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Samsul Widodo, MA; Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dr. Adi Prasetiya, SE., MM; Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Leo Efriansa, S.STP., M.Si; serta Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Suci Wulandari, SP., MM. Sejumlah pimpinan perangkat daerah dari Sumba Barat dan kabupaten lain di NTT juga mengikuti secara daring.
APBD Rp400 Miliar dan Langkah Strategis
Dalam sambutannya, Dirjen menegaskan bahwa dampak efisiensi anggaran bukan sekadar angka di atas kertas. Ia mengaku merasakan langsung konsekuensinya saat mengetahui APBD Sumba Tengah Tahun 2026 hanya sekitar Rp400 miliar—angka yang tergolong kecil untuk membiayai agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur dasar.
Sebagai respons, ia menawarkan dua langkah strategis. Pertama, mengundang Bupati dan Kepala Bapperida Sumba Tengah ke Jakarta untuk rapat koordinasi lintas kementerian dengan membawa profil daerah dan ringkasan APBD. Kedua, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta kementerian terkait lainnya untuk menggelar rakor lanjutan di Sumba Tengah.
Ia meminta setiap perangkat daerah menyiapkan isu-isu strategis secara ringkas dan fokus agar intervensi pusat tepat sasaran. “Data harus konkret. Prioritas harus jelas,” tegasnya.
MBG dan Tantangan Nutrisi
Dirjen juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Sumba Tengah, penerima manfaat program ini mencapai lebih dari 22.000 orang. Pemerintah daerah diminta memetakan kebutuhan anggaran, ketersediaan, dan kekurangan dukungan pendanaan.
Menurut dia, MBG merupakan respons atas persoalan nutrisi yang mendasar. Data menunjukkan sekitar 50 persen anak berangkat ke sekolah tanpa asupan gizi memadai. Secara nasional, belanja MBG disebut mencapai sekitar Rp1 triliun per hari—angka besar yang menuntut tata kelola akuntabel dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti fenomena melambatnya laju penurunan kemiskinan desa sejak bergulirnya dana desa. Anomali ini, menurutnya, menjadi alarm agar penggunaan dana desa lebih diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan nilai tambah ekonomi.
Target Turun 2 Persen per Tahun
Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu, menyampaikan bahwa daerahnya termasuk salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTT sekaligus memiliki kapasitas fiskal terbatas. Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan hanya turun rata-rata 1 persen per tahun.
“Kami menargetkan dalam lima tahun ke depan penurunan 2 persen per tahun,” ujarnya.
Target tersebut ditopang sejumlah program afirmatif. Salah satunya Program Pembangunan Rumah Mandiri bagi janda, duda, dan yatim piatu kategori desil 1 dan desil 2—kelompok miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp300.000 hingga Rp600.000 per bulan. Setiap unit rumah dianggarkan Rp70 juta, dibangun dengan sistem gotong royong dan pendampingan pimpinan perangkat daerah sebagai orang tua asuh.
Namun, efisiensi anggaran 2026 memaksa penyesuaian. Target semula 2.000 unit rumah per tahun direvisi menjadi tiga unit per desa di 65 desa, atau total 195 unit per tahun.
Pekarangan Produktif dan Gizi Keluarga
Selain hunian layak, pemerintah daerah mengembangkan Program Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM) berbasis pekarangan. Setiap keluarga kategori desil 1 menerima bantuan Rp10 juta untuk pengadaan tiga kambing, 11 bebek, 300 benih lele, serta pengelolaan lahan hortikultura dua are dengan 15–20 jenis tanaman, termasuk buah-buahan.
Program ini melibatkan 15–20 sektor perangkat daerah dan dievaluasi berkala. Jika sebelumnya menyasar 2.000 orang per tahun, kini difokuskan kepada 500 orang miskin ekstrem per tahun akibat keterbatasan fiskal.
Bupati menekankan, program tersebut bukan hanya instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi juga intervensi gizi keluarga. Ketersediaan protein hewani dan nabati di tingkat rumah tangga diharapkan memperbaiki asupan bayi, balita, dan ibu hamil.
Di ujung rakor, komitmen ditegaskan kembali: efisiensi anggaran tidak boleh menghentikan langkah. Bagi Sumba Tengah, setiap rupiah harus bekerja lebih keras—mendorong ekonomi desa bergerak, memperkuat ketahanan keluarga, dan perlahan, tetapi pasti, menurunkan angka kemiskinan.*/ProkopimSTeng/llt
Komentar