HPN 2026, Gubernur NTT Minta Agar Pers Harus Berani Menyampaikan Kebenaran, Sekalipun Pahit
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah meningkatnya tekanan terhadap kebebasan pers dan derasnya arus informasi yang kerap mengaburkan fakta, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pers tidak boleh kehilangan perannya sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kekuasaan. Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, menurut dia, menjadi momentum untuk menguji sejauh mana keberanian pers dalam menyuarakan fakta, termasuk yang tidak menyenangkan bagi penguasa maupun publik.
“Kalau pemerintah salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar,” ujar Gubernur Melki, Senin (9/2/2026).
Pernyataan itu mencerminkan pengakuan atas posisi pers yang kerap berada pada ruang tarik-menarik antara kepentingan publik, kekuasaan, dan sensitivitas sosial.
Di NTT, wilayah dengan tantangan pembangunan yang kompleks mulai dari kemiskinan struktural, layanan dasar, hingga ketimpangan antarwilayah, peran pers dinilai krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berjalan tanpa pengawasan.
Gubernur Melki menilai, peringatan HPN semestinya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi ruang refleksi bagi insan pers dan masyarakat. Karya jurnalistik, menurut dia, harus mampu menyajikan konteks, bukan sekadar peristiwa, agar publik memahami akar persoalan dan konsekuensinya bagi kehidupan sehari-hari.
Ia mendorong media di NTT untuk menghadirkan pemberitaan dengan sudut pandang yang tajam dan berbasis fakta, sehingga tidak terjebak pada narasi seremonial kekuasaan. “Perspektif yang kuat dan catatan yang jujur akan membantu masyarakat melihat persoalan secara utuh dan kritis,” kata Gubernur Melki.
Namun, Gubernur Melki juga mengingatkan bahwa keberanian pers menyampaikan kritik sering kali diuji oleh respons kekuasaan dan sensitivitas publik. Karena itu, ia menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama saat kebijakan pemerintah berdampak langsung pada masyarakat.
“Kritik yang pahit justru dibutuhkan untuk memperbaiki arah pembangunan,” ujarnya.
Dalam konteks sosial, Gubernur Melki menyinggung meninggalnya bocah YBR di Kabupaten Ngada sebagai refleksi atas rapuhnya jejaring kepedulian sosial. Ia menilai, pers memiliki peran penting dalam memastikan peristiwa semacam itu tidak berlalu sebagai berita sesaat, melainkan menjadi pemantik evaluasi bersama atas sistem perlindungan sosial dan tanggung jawab kolektif.
“Pers tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga mengingatkan apa yang seharusnya diperbaiki,” katanya.
Ia mengapresiasi kerja pers yang terus mengawal isu-isu publik dan membuka ruang akuntabilitas, termasuk dalam kasus-kasus yang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Dalam iklim demokrasi lokal, menurut Melki, keberanian pers menjadi indikator sehat atau tidaknya relasi antara pemerintah dan warga.
Menutup pernyataannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa pemerintah daerah harus siap diawasi dan dikritik. Tanpa pers yang merdeka dan berani, pembangunan berisiko kehilangan arah dan kepercayaan publik.
“Teruslah menyajikan fakta dengan jujur dan berimbang. Kebenaran mungkin pahit, tetapi di situlah dasar perbaikan NTT ke depan,” ujarnya.*/llt
Komentar