Tatap muka Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dengan jajaran BPJS dan pemerintah daerah Flores Timur berubah menjadi ruang kuliah terbuka: tentang kesehatan, literasi keuangan, dan pentingnya memberi nilai tambah pada produk lokal.
LARANTUKA,SELATANINDONESIA.COM – Kalimat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, sontak membuat Aula Kantor Bupati Flores Timur terdiam. “Jangan urus orang pada saat dia sudah mati. Itu tidak ada guna. Malah ketika dia sakit kita tidak urus,” katanya lantang, Jumat siang, 5 September 2025.
Pernyataan itu bukan sekadar teguran moral. Di hadapan jajaran BPJS Kesehatan, camat, lurah, kepala desa, dan kepala puskesmas se-Flores Timur, Gubernur Melki sedang bicara tentang kedisiplinan: disiplin membayar iuran kesehatan, disiplin mengatur uang, dan disiplin menata prioritas rumah tangga.
Baginya, kesehatan bukan sekadar urusan medis, melainkan pondasi seluruh fase kehidupan manusia. “Dari kecil sampai besar, urusan yang tidak selesai adalah kesehatan,” ujarnya.
Gubernur Melki membedah tiga urusan pokok BPJS: kepesertaan, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan. Hanya yang terakhir, kata dia, menjadi domain BPJS dan penyedia layanan. Sementara kepesertaan dan pembiayaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah bersama masyarakat.
Ia menyinggung fakta lapangan, banyak warga rela mengalokasikan uang ratusan ribu per bulan untuk minuman keras dan judi, tapi enggan membayar iuran BPJS. “Apa yang salah?” tanya Gubernur Melki retoris. “Masyarakat bisa disiplin untuk hal-hal itu, kenapa tidak untuk kesehatan?”
Pernyataan itu membuat Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere, lewat Kabag Kepesertaan Carol Desmon Bani, mengangguk. Menurutnya, kepesertaan JKN di Flores Timur memang sudah melampaui target nasional. Pemkab menanggung 46 ribu peserta, sementara Pemprov NTT menyokong 5.455 jiwa. “Kami berharap alokasi dari pemerintah daerah bisa ditambah agar lebih dari 80 persen peserta aktif,” katanya.
Ekonomi Desa, PAD, dan Hilirisasi
Dari kesehatan, Gubernur Melki mengalihkan sorotan pada ekonomi desa. Menurutnya, PAD tak bisa hanya mengandalkan pungutan atau birokrasi pajak, melainkan harus dibangun dari kekuatan produksi lokal. “Kita mesti duduk sama-sama agar segala potensi bisa memberi nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Ia mengutip program Gerakan Beli NTT, kebijakan yang mewajibkan lingkup Pemprov menggunakan produk UMKM lokal, dari seragam hingga konsumsi rapat. Filosofinya sederhana: uang harus berputar di dalam daerah.
“Dulu kita tanam, panen, lalu jual. Sekarang harus masuk lebih dalam: olah dulu, kemas dulu, baru jual. Jadi ada nilai tambah yang masuk ke kantong masyarakat,” kata Gubernur Melki. Produk-produk lokal Flores Timur, tambahnya, bisa ditampung melalui jaringan NTT Mart sebagai muara program One Village One Product (OVOP).
Dari Tour De EnTeTe hingga Pendidikan Anak NTT
Kunjungan kerja ini juga menjadi panggung bagi Gubernur Melki untuk membicarakan agenda jangka panjang. Ia menyebut rencana balap sepeda internasional Tour de Entete yang akan melintasi Timor, Sumba, dan Flores. Flores Timur dipilih sebagai titik start etape di Pulau Flores.
“Event ini bukan sekadar olahraga, tapi juga promosi daerah,” katanya.
Tak kalah penting, ia menekankan program bimbingan pendidikan bagi siswa SMA/SMK yang ingin masuk sekolah kedinasan dari Akpol hingga IPDN serta kampus-kampus terbaik di dalam dan luar negeri. “Kita ingin pastikan anak-anak NTT punya akses, punya kesiapan,” ujarnya.
Tradisi, Literasi, dan Prioritas Baru
Ada satu bagian pidato Gubernur Melki yang membuat ruangan terdiam. Ia mengaitkan tradisi masyarakat NTT yang rela berutang besar untuk upacara kematian dengan kelalaian menyiapkan biaya kesehatan saat masih hidup.
“Kita ini menghormati orang mati dengan penuh kebesaran, tapi jangan sampai mengantar orang ke kubur membuat orang hidup jadi susah,” katanya.
Kritik itu mengena, literasi keuangan masyarakat memang masih bertarung dengan budaya konsumsi adat. Gubernur menantang kepala desa dan aparat kecamatan untuk memulai percakapan baru bahwa uang keluarga harus lebih dulu dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan, dan usaha produktif.
Respon Daerah
Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, merespons optimistis. Ia menyebut dorongan dari Gubernur sejalan dengan prioritas nasional yang diadopsi daerah. “Semoga cerita sukses dari kabupaten lain mendorong kami di sini,” ujarnya.
Bagi Flores Timur, capaian kepesertaan BPJS yang sudah melampaui target nasional memang jadi modal. Tapi PR besar tetap tersisa: bagaimana membuat PAD tumbuh dari desa, bukan sekadar dari kantor pajak.
Membawa Pesan Pulang
Kunjungan kerja Gubernur Melki ke Flores Timur tak hanya berisi seremoni. Ia datang dengan rombongan lengkap: Asisten II Setda Provinsi NTT Rita Wuisan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulasti Rasyd, Kepala Dinas PUPR Benyamin Nahak, Kepala BPKAD Alexon Lumba, Kepala Biro Perekonomian Selvy Nange, hingga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ambros Kodo.
Pesannya konsisten, pembangunan NTT harus menyentuh urusan paling mendasar yaitu kesehatan dan ekonomi rakyat. “Kita mesti bergerak bersama agar yang kita lakukan berdampak di desa, kabupaten, dan provinsi,” kata Gubernur Melki sebelum menutup pertemuan.
Flores Timur pun mendapat bekal: literasi kesehatan, keberanian mengolah produk lokal, dan tantangan untuk menata ulang prioritas budaya.
Sosok Melki Laka Lena
Emanuel Melkiades Laka Lena bukan wajah baru di panggung politik nasional. Sebelum duduk di kursi Gubernur NTT, ia menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Partai Golkar, Dapil NTT 2. Di Senayan, ia dikenal vokal di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja. Dari ruang rapat parlemen itulah ia kerap bersuara lantang tentang problem BPJS, regulasi tenaga kesehatan, hingga perlindungan pekerja migran asal NTT.
Rekam jejak itu membentuk gaya kepemimpinannya kini. Melki tampil bukan sebagai birokrat yang dingin, melainkan politisi yang humanis: dekat dengan bahasa rakyat, senang menukik pada contoh-contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan sering memakai analogi adat untuk menjelaskan kebijakan.
Sebagai kader tulen Partai Golkar, Melki mewarisi warna politik kuning yang mengakar. Ia bukan sekadar mengutip jargon pembangunan, tetapi berusaha membumikan ke lapangan mulai dari program Gerakan Beli NTT hingga gagasan hilirisasi produk lokal lewat OVOP. Bagi Melki, politik bukan soal memperebutkan kursi, tapi menggerakkan mesin kerja kolektif.
Kehadirannya di Flores Timur kali ini memperlihatkan gaya khasnya: memberi teguran keras tentang iuran BPJS, tapi segera menyeimbangkannya dengan tawaran solusi berupa literasi keuangan, penguatan ekonomi desa, dan dukungan untuk anak-anak muda. Di matanya, NTT hanya bisa maju jika sehat, produktif, dan memberi panggung bagi generasi berikutnya.*/Mario/Laurens Leba Tukan
Komentar