KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Sore itu, Selasa (2/9/2025), Kupang masih sibuk ketika Yohanis Landu Praing, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT, menepis rumor yang beredar dengan sebuah pengumuman mengejutkan: Bank NTT bersiap membuka kantor cabang di Timor Leste. “Itu benar. Lebih bagus kalau ada Bank NTT di sana,” ujarnya usai menggelar FGD bersama pentahelix dengan topik, ”Sinergitas Aktor Pentahelix dalam Peningkatan Inklusi Keuangan di Kawasan Timor-Barat NTT”
Bagi bank pembangunan daerah yang selama puluhan tahun dikenal sebagai “bank orang NTT”, langkah ini bukan sekadar membuka cabang baru. Rencana itu berarti menyeberang batas negara, dari Kupang menuju Dili, dan meletakkan Bank NTT dalam peta diplomasi ekonomi regional.
Landu Praing menjelaskan, status Bank NTT yang kini sudah bertransformasi menjadi bank devisa membuat langkah ekspansi ke Timor Leste sah secara regulasi. Manajemen bank sedang menyiapkan dokumen resmi yang akan masuk dalam rencana bisnis 2026. Sejumlah konsultasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah dilakukan, terutama menyangkut sistem pembayaran lintas batas, tata kelola, dan kepatuhan.
“Kami berpatokan pada peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2021 terkait Bank Umum,” kata Landu Praing. Jika rencana ini terwujud, masyarakat kedua negara akan lebih mudah bertransaksi dari QRIS, ATM, hingga EDC dengan jaringan Bank NTT.
Ekspansi ini bukan tanpa makna simbolik. Timor Leste, negeri muda yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, punya hubungan erat dengan NTT: sejarah bersama, arus perdagangan, dan ikatan keluarga lintas batas. Dengan masuknya Bank NTT, jalur uang di antara keduanya bisa menjadi lebih lancar dari remitansi buruh migran, belanja harian, hingga investasi.
Namun, langkah ambisius ini bukan tanpa risiko. Pertama, soal remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Timor Leste. Selama ini, jalur pengiriman uang mereka masih banyak bergantung pada sistem informal. Kehadiran Bank NTT berpotensi mengamankan arus uang itu masuk ke sistem resmi, menguntungkan bank sekaligus melindungi pekerja migran. Tetapi, jika tarif layanan dianggap mahal atau prosedur berbelit, nasib remitansi bisa tetap beralih ke jalur nonformal.
Kedua, tantangan regulasi lintas negara. Timor Leste masih dalam tahap awal membangun sistem keuangan yang kuat. Harmonisasi aturan perbankan dengan Indonesia mutlak diperlukan agar ekspansi Bank NTT tidak tersandung di kemudian hari. Tanpa kesepahaman hukum dan teknis, cabang Bank NTT di Dili bisa terjebak dalam tumpang-tindih regulasi.
Ketiga, ada dimensi diplomasi ekonomi Indonesia–Timor Leste. Bank NTT, meski berstatus bank daerah, bisa menjadi pionir diplomasi finansial. Kehadirannya akan memperkuat jejaring ekonomi di kawasan perbatasan, menambah kedekatan dua bangsa yang masih dalam proses menata hubungan politik pascareferendum 1999. Tapi, di sisi lain, kegagalan Bank NTT bisa berdampak sebaliknya: memunculkan sentimen negatif dan dianggap sebagai simbol “intervensi ekonomi” dari tetangga besar.
Bagi Bank NTT, jalan menuju Dili adalah ujian visi dan nyali. Jika sukses, mereka akan meninggalkan jejak sejarah sebagai bank daerah pertama yang menembus lintas batas negara, dari Kupang ke Dili, dari perbatasan ke panggung regional.
Di timur Nusantara, Bank NTT tengah bersiap menulis bab baru, bukan lagi sekadar bank daerah, melainkan jembatan finansial dua negara bertetangga yang punya sejarah panjang yang sarat peluang.*/Laurens Leba Tukan
Komentar