KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Manajemen PT Flobamor mematok target bakal meraih keuntungan sebesar Rp 2,5 miliar diakhir tahun 2020. Dari target itu, 20-25 persennya akan dijadikan sebagai kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi NTT sebesar Rp 2,5 Miliar.
Direktur Utama PT. Flobamor Ian Bokotei mengatakan itu ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD NTT, Senin (16/3/2020). “Kami siap memberikan kontribusi untuk PAD 20-25 persen dari total laba yang kami targetkan sebanyak Rp 2,5 miliar,” ujar Ian Bokotei yang saat itu didampingi Direktur Operasional Budhi Syahroni dan GM Finance Dwi Purwanto.
Ian Bokotei mengatakan, target keuntungan yang dipatok itu akan diperoleh dari induk korporasi yaitu PT Flobamor untuk semua jenis usaha terutama pengelolaan tiga unit kapal laut. “Saat ini kita sedang meminta agar dilayani doking berat untuk KMP. Ile Boleng karena membutuhkan biaya yang besar sedangkan kita tidak punya dana yang cukup,” katanya.
Itu pasalnya, Ian dan jajaran manajemen mengaharapkan agar pemerintah Provinsi dan DPRD NTT mendukung pihak manajemen PT Flobamor agar doking KMP. Ile Boleng bisa segera terwujud. “Kami harapkan dukungan politik melalui DPRD NTT ke Komisi V DPR RI agar bisa dialokasikan anggaran untuk segera dilakukan perbaikan melalui doking lima tahunan, karena selama ini belum ada doking besar, ini berkaitan dengan aspek keselamatan sehingga sangat urgen,” sebutnya.
Ian Bokotei pada kesempatan RDP itu memaparkan rancangan program yang akan dilaksanakan oleh PT Flobamor diantaranya, akan melakukan penjualan aset berupah tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Kayuputih Kota Kupang untuk menyelesaikan pelunasan kredit di Bank NTT. “Saat ini sedang dalam negosiasi dengan para calon pembeli/investor,” katanya.
Ian juga mengatakan, pihaknya tengah menindaklanjuti proses perbaikan KMP Ileboleng, KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu pada Kementrian Perhubungan untuk mendapatkan bantuan docking besar. “Kita membangun usaha core business perusahan dibidang penyeberangan dengan penambahan minimal sepuluh armada untuk mendukung program pemerintah Provinsi NTT yang menjadikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi NTT, sambil terus melakukan efaluasi dan mengoptimalkan pengembangan diversifikasi usaha yang sudah berjalan di tahun 2019 untuk menambah pendapatan perusahan,” ujar Ian.
RDP itu dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu dan didampingi Wakil Ketua Viktor Mado Watun, Leonardus Lelo, dan Sekretaris Fredi Mui. Turut hadir sejumlah anggota diantaranya Gabriel Manek, Lili Adoe, Ben Isodorus, Jhon Halut dan Mercy Piwung serta Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Zet Sony Libing dan Kabidnya Dominikus Dore. Dalam rapat itu direkomendasikan agar manajemen dan keuangan PT Flobamor segera diaudit investigasi karena manajemen lama banyak meninggalkan persoalan.
Ketua Komisi III DPRD NTT Hugo Rehi Kalembu mengatakan, sejumlah persoalan yang ditinggalkan manajemn lama seperti kredit senilai Rp 10 miliar sangat berpotensi hukum karena pemberian kredit kepada perusahaan yang terus menerus merugi. “Bank memberikan pinjaman melanjutkan pembangunan perumahan yang macet serta ada aliran dana untuk mendirikan beberpa anak perusahaan, ini uang seperti ditelan bumi,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT ini.
Karena itu Hugo merekomendasikan agar segera mungkin dilakukan audit investigasi untuk bisa mengetahui dengan jelas siapa yang bertanggungjawab. “Ini bukan kita bebankan manajemn baru untuk mencari siapa salah dan siapa benar tetapi ini wajib dilakukan agar harus ada yang bertanggungjawab dan kalau tidak maka kita akan bayar bunga terus,” kata Hugo.
Dia juga mendesak manajemen yang baru untuk menyelesaikan piutang yang ditinggalkan dalam usaha jual-beli ternak sapi yang saat ini teringgal Rp 1 miliar. “Ini juga harus segera ditagih lagi, juga untuk dana purna bakti harus ditagih juga karena memang hasil auditnya demikian maka manajemen baru harus tarik kembali,” sebutnya.
Hugo juga meminta manajemen baru agar membubarkan anak perusahaan yang didirikan oleh manajemen lama yang neraca perusahaannya selalu merugi. “Anak persuahaan yang dibentuk sebelumnya sebaiknya dibubarkan saja. Kita tidak boleh bentuk perusahaan banyak-banyak tetapi rugi terus, apalagi Permendagri mengatur bahwa anak perusahaan itu bukan BUMD,” katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Leonardus Lelo saat itu menyoroti rencana bisnis yang dilakukan oleh PD Flobamor belum medetail baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang. Meski demikian, politisi Partai Demokrat ini memberikan kesempatan kepada PT Flobamor untuk meningkatan kinerjanya sehingga bisa berkontribusi bagi PAD NTT.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT lainnya Viktor Mado Watun mengatakan, ketika PT Flobamor berencana mengembangkan usaha pelayara di NTT maka harus memperhatikan juga usaha pelayaran yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. “Di daerah saya misalnya, penyebrangan dari Lewoleba ke Waiwerang dan Larantuka itu sudah ada kapal cepat dan juga ada kapal milik rakyat yang selama ini melayani masyarakat. Kalau PT Flobamor masuk lagi dengan usaha yang sama maka jangan mematikan usaha rakyat yang ada, kecuali PT Flobamor hadir dengan fasilitas kapal yang beda juga dengan layanan yang lain dari yang sudah ada,” ujar mantan Wakil Bupati Lembata ini. *) Vian Kewohon
Editor: Laurens Leba Tukan
