Komisi III DPRD NTT mendorong percepatan penerapan KKPD di seluruh OPD. Bank NTT dinilai menjadi kunci sukses digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Yohanes De Rosari menyandarkan punggung ke kursi kerjanya di Ruang Komisi III, Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur Ia lalu mengangkat suara soal sebuah kartu yang bisa menghentikan kebocoran anggaran. KKPD, Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Saatnya semua OPD pakai KKPD. Jangan hanya sebagian. Kalau mau sistem keuangan bersih, ini jalannya,” kata Ketua Komisi III DPRD NTT itu, Rabu (23/4/2025).
Pernyataan De Rosari bukan tanpa dasar. Saat ini, baru empat OPD di lingkup Pemprov NTT yang menggunakan KKPD. Alat transaksi nontunai yang didesain khusus untuk belanja instansi pemerintah. Mereka adalah Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, dan Dinas Pariwisata. Jumlah yang menurut Komisi III, masih terlalu sedikit untuk ukuran provinsi yang ingin bergerak menuju tata kelola keuangan digital.
Komisi yang membidangi keuangan dan aset ini mendorong Bank NTT, sebagai mitra pemerintah daerah, untuk mengambil peran lebih aktif dalam memperluas penggunaan KKPD ke seluruh OPD. “Ini bukan hanya soal kartu. Ini soal budaya baru dalam mengelola uang rakyat,” kata De Rosari.
Baginya, penggunaan KKPD tidak hanya menekan potensi korupsi lewat pembatasan uang tunai, tapi juga menciptakan jejak transaksi yang mudah diaudit. Komisi III pun mengusulkan pelatihan menyeluruh bagi para bendahara OPD agar memahami cara kerja sistem ini dan mengelola anggaran secara tertib.
Bank NTT sendiri dianggap telah menunjukkan kemampuan teknis yang baik dalam layanan keuangan digital. “Bayar gaji saja sudah rutin, tiap tanggal 1 langsung masuk. Itu bukti mereka siap,” ujar De Rosari sambil mengapresiasi konsistensi bank milik daerah itu.
Tapi sistem yang baik butuh kemauan politik dan kedisiplinan birokrasi. Komisi III berkomitmen mendorong agar penerapan KKPD tidak berhenti di OPD-OPD yang ‘siap secara teknis’ saja. “Jangan menunggu. Semua OPD harus didorong. Kalau perlu, ada target waktu,” tegas De Rosari.
Dalam bayangan Komisi III, ke depan tak ada lagi pembelian barang melalui kuitansi manual atau belanja dadakan tak tercatat. Semua transaksi pemerintah harus melalui KKPD yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan.
Bank NTT, dengan akses dan pengaruhnya sebagai mitra utama Pemprov, kini berada di persimpangan. Ia bisa menjadi pionir sistem keuangan daerah yang bersih dan modern atau sekadar jadi fasilitator pasif belanja rutin. “Kami butuh keberanian dan konsistensi,” kata De Rosari. “Karena ini soal masa depan pengelolaan uang daerah.”
Dan di antara tumpukan dokumen, usulan anggaran, serta laporan pengawasan yang menanti, suara De Rosari menjadi satu di antara yang paling lantang: “Dorong KKPD, cegah bocor, kawal transparansi.”*/)ab/llt
Komentar