KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Aktifis dan konsultan gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur Veronika Atta, SH. MHum memberikan apresiasi kepada Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang. Pasalnya, dinas yang kini dipimpi oleh Ir. Clemntina R.N. Soengkono dinilainya mengalami kemajuan karena rutin melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat untuk merubah pola pikir dan perilaku tentang gender. “DP3A rutin melakukan sosialisasi dan pelatihan perencanaan dan pengaanggaran yang responsive gender sampai di tingkat Kelurahan, ini langkah maju,” ujar Veronika Atta kepada SelatanIndonesia.com di Kupang, Rabu (19/2/2020).
Meski demikian, menurut Torry Atta, sapaan akrab Veronika, masih ada ketimpangan gender di lingkungan Pemerintah Kota Kupang lantaran posisi strategis lebih banyak didominasi oleh laki-laki.
Ia berharap, agar apa yang telah dilatih dapat diimplementasikan sehingga terjadi kesetaraan gender, ada kebijakan yang responsive gender, anggaran juga bisa merespons kebutuhan masyarakat umumnya terutama untuk perempuan dan anak.
Torry Atta mengatakan, ia dan timnya sering diundang menjadi pembicara di berbagai forum hingga ke tingkat Kelurahan untuk berbicara dan melakukan sosialisasi tentang gender untuk anak dan remaja. “Kami paparkan tentang konsep gender, apa itu gender, bentuk ketidak adilan gender dan bagaimana solusi mengatasinya,” sebut Torry.
Dijelaskannya, metode yang digunakannya dalam memberikan sosialisasi adalah permainan mengover bola yang terbuat dari kertas sambil bernyanyi. “Semua lembaran kertas ditulis tentang hak anak laki-laki dan anak perempuan, jenis ketidak adilan gender dan contoh, cara mengatasi. Semua kertas digulung satu persatu dalam bentuk bola (15 kertas). Metode ini agar anak dalam situasi gembira dan bisa bagi pengalaman secara santai,” jelasnya.
Torry Atta menjelaskan, respons masyarakat khususnya anak-anak dan remaja terhadap isu gender sangat semangat dan aktif. “Mereka menyadari bahwa banyak ketimpangan yang terjadi terhadap anak terutama anak perempuan. Misalnya kerja domestic, cuci piring, memasak, menyapu dan menjaga adik, membantu ibu. Sedangkan anak laki-laki lebih banyak bermain dan nonton TV. Karena itu anak laki-laki dan anak perempuan harus berperan yang sama dan punya hak yang sama,” sebutnya.
Sedangkan, respons masyarakat dewasa, kata dia, juga sama dan sangat antusias dan sadar tentang ketidakadilan gender. “Ada semacam subordinasi atau penomorduaan perempuan, label negative terhadap perempuan, kekerasan fisik, psikis dan sexual serta beban kerja yang banyak. Karena itu perlu kesadaran semua orang untuk berperan setara dan adil,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang Ir. Clementina R.N. Soengkono kini gencar melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan se Kota Kupang. Bagi Clementina, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan upaya untuk mempercepat penerapan pengarusutamaan gender dalam rangka mengentaskan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ditemukan sebagai akibat dari konstruksi sosial budaya.
“PPRG bukan proses yang terpisah dari siaitim ynag sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki melainkan merupakan satu kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan,” ujarnya dalam acara sosialisai di Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang belum lama ini.***Laurens Leba Tukan
