KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Bareskrim Mabes Polri diminta untuk mengambilalih penanganan kasus kematian tidak wajar beberapa warga NTT yang selama ini terkatung-katung penanganannya baik di Polda NTT maupun beberapa Polres di wilayah hukum Polda NTT. Pasalnya, aparat Kepolisian Polda NTT dan di sejumlah Poleres di NTT tidak serius menangani kasus kematian tidak wajar yang diduga sebagai akibat pembunuhan dan penganiayaan.
Koordinator Tim Penegak Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan itu ketika menghubungi selatanindonesia.com dari Jakarta, Minggu (16/2/2020). Disebutkan Petrus, salah satu kasus kematian tidak wajar yang mengehbohkan publik adalah meninggalnya Ansel Wora, ASN pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang ditemukan meninggal tidak wajar pada 28 Oktober 2019 di Pulau Ende.
Selain itu, sejumlah kasus kematian tidak wajar di wilayah hukum Polda NTT seperti alm. Nimrod Tamane, ditemukan mati tidak wajar tanggal 28 Oktober 2018, alm. Markus Nula, ditemukan mati tidak wajar 11 Desember 2019, di Aesesa, Nagekeo, alm. Herkulanus Uskono dan Michael Alhans, di Kabupaten TTU, namun tidak ditangani secara serius oleh Polda NTT.
“Masyarakat terutama keluarga korban tentu kecewa dengan kondisi ini, padahal ketika Polda NTT pada 4 April 2017 dinaikan statusnya dari type B menjadi type A, dimana Kapolda NTT harus dipimpin oleh seeorang Irjen Polisi atau bintang dua, maka kenaikan type A ini sangat menggembirakan publik NTT karena kenaikan type A diharapkan membawa perubahan dalam kualitas pelayanan masyarakat sebagai wujud dari program Kapolri menjadikan Polisi Indonesia menjadi Polisi Promoter,” sebutnya.
Advokad Peradi ini mengatakan, meskipun kenaikan ke type A disertai dengan naiknya pangkat pimpinan Polda, fasilitas bertambah, gaji dan tunjangan ikut dinaikan dengan segala kemudahan akses dalam bertugas serta anggaran ditingkatkan, namun tidak berdampak banyak pada aspek peningkatan mutu pelayanan keadilan bagi warga NTT. “Etos kerja yang diperlihatkan tidak linear dengan kenaikan type A dan fasilitas yang serba memadai yang dinikmati Polda NTT,” sebut Petrus.
Dia menambahkan, berbagai permasalahan hukum dan kamtibmas yang terjadi di tengah masyarakat kebanyakan tidak tertangani dengan baik. “Ada kesan Polisi kerja asal-asalan. Inilah yang membuat masyarakat kecewa berat terhadap Polisi bahkan untuk penanganan kematian tidak wajar alm. Anselmus Wora dll. di NTT saat ini GARDA NTT di Jakarta minta agar Bareskrim Mabes POLRI segera mengambialih penanganannya dan Kapoldanya dicopot,” ujar Petrus.
Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda NTT, AKBP. Anton CH. Nugroho seperti dilansir kumparan.com ketika beraudiens dengan para pendemo dari Forum Peduli Hukum (FPH) yang menggelar aksi di Polda NTT, Jumat pekan lalu mengatakan, hingga saat ini Polda NTT telah memeriksa 30 saksi. Bahkan, untuk mengetahui hasil autopsy Anton berjanji pada Senin tanggal 10/2/2020, Polda NTT mendatangkan tim dokter dari Pusdokes Bali.
“Kami tengah berupaya semaksimal mungkin mengungkap kasus ini. Kami sudah datangkan Timlabfor Bali hingga proses autopsi. Soal penyebab kematian, akan diumumkan Senin nanti oleh dokter dari Pusdokes,” ujarnya.
Dari hasil visum luar, kata dia, ditemukan luka sedalam 4 cm dibagian tengkorak kepala. Meski demikian, belum dipastikan jika luka itu disebabkan oleh benturan benda keras. “Untuk memastikan itu nanti tim dokter Pusdokes yang menjelaskan. Tidak benar penyidik Polda NTT hendak sembunyikan aktor pembunuhan. Kami profesional,” tandasnya.***laurens leba tukan
