LARANTUKAN,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Flores Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Flotim agar segera menyiapkan satu unit mobil dinas beserta sopir dan ajudan untuk melayani Penjabat Bupati Flotim Drs. Doris Alexander Rihi, M.Si di Kupang.
Pasalnya, selain menjadi Penjabat Bupati Flotim, Doris Rihi juga sedang menjabat sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT yang sering kali melakukan urusan kedinasan di Kupang, Ibu Kota Provinsi NTT.
“Demi mendukung kinerja Penjabat Bupati karena beliau juga masih menjabat di lingkup Pemda Provinsi NTT di Kupang, maka mohon dukungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk memfasilitasi (mobil dan sopir) untuk kelancaran dalam menjalankan tugas,” sebut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Flotim Adrianus Sintu Kelen, S. IP ketika membacakan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Flotim terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Flotim, Senin (20/6/2022).
Menurut Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Flotim yang dipimpin oleh Yoseph Sani Betan, ST, desakan teradap Pemda Flotim itu demi menjaga wibawa Daerah dan mendukung kerja Penjabat yang tentunya tugas dan funsinya menjalankan Tugas Bupati.
Fraksi Partai Golkar, juga mendorong RSUD Hendrik Fernandez Larantuka untuk bisa berkembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. “Hal ini dilakukan agar mampu mandiri dari segi finansial, sehingga pendanaan operasional maupun kebutuhan RSUD tidak hanya bergantung pada APBD serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” sebut Asrianus Kelen.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Golkar juga menghimbau Pemda Flotim untuk segera melakukan eksekusi tanah eks Kantor Dinas PU agar dapat dimanfaatkan.
“Fraksi Golkar juga menghimbau agar dalam waktu dekat segera lounching Rumah Sakit Adonara supaya semaksimal mungkin dipergunakan untuk melayani kesehatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar menyebut, dengan penetapan Raperda ini nanti, pemerintah lebih hati-hati dalam melakukan estimasi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari peryertaan modal, karena finalisasi akhir untuk tahapan peryertaan modal untuk setiap tahun bisa disesuaikan kembali.
“Fraksi Golkar juga berpandangan dengan kondisi keuangan saat ini, terhadap realisasi pendapatan baik dari DAU dan PAD yang cenderung mengalami penurunan, serta kompleksitas dalam masalah pembangunan yang sedang dihadapi daerah saat ini, maka pemerintah dan DPRD penting untuk mengatur secara bijak atas besarnya nilai penyertaan modal yang layak untuk disertakan kepada BUMD,” sebutnya.
Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Flotim, Mathias Werong Enai, dan dihadiri Sekda Flotim, para Asisten serta sejumlah Pimpinan OPD Kabupaten Flores Timur.***Laurens Leba Tukan
