KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengingatkan seluruh mesin Partai Golkar harus terus bergerak dan dipastikan terus bekerja di tengah masyarakat.
“Partai Golkar NTT telah menjaring 2000-an balon baik bacaleg maupu bacakada. Para balon ini seharusnya jadi modal atau sumber potensial menggerakkan mesin partai. Dan, seluruh pejabat publik baik legislatif atau eksekutif dan juga para pengusaha di jajaran Partai Golkar agar ekstra hati-hati dalam bertugas atau bermitra usaha di lapangan sehingga tidak terperangkap dalam kasus hukum,” demikian pesan Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang disampaikan Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rapat virtual jajaran DPD I Golkar NTT dengan seluruh DPD II Golkar Kabupaten/Kota se NTT, Minggu (24/10/2021).
Disebutkan, kepengurusan partai hingga tingkat desa/kelurahan harus tuntas setidaknya hingga akhir tahun 2021. “DPP secara acak akan mengaudit organisasi partai Golkar secara keseluruhan. Segera mungkin untuk bentuk Bapilu, Badan Saksi, Badan Penanggulangan Bencana dan Hasta Karya – Orsap hingga tingkat kabupaten/kota,” ujar Laka Lena.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI mengatakan, sudah diputuskan pengurusan KTA baru melalui DPD 1 Golkar Provinsi. Untuk NTT, Laka Lena menargetkan 600.000 KTA baru. “Setiap DPD 2 dipatok antara 15.000 – 50.000 KTA baru. Patokan itu disesuaikan dengan jumlah pemilih, rata-rata 20 persen dari jumlah pemilih per kab/kota. Untuk itu, tiap DPD 2 bersama para balon supaya sejak dini mempersiapkannnya, karena capaian target itu bukanlah pekerjaan mudah,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama dua bulan terakhir sejak September 2021, ada empat kader Golkar terjerat kasus hukum. Mereka adalah (1) Azis Syamsudin (mantan Waket DPR) – dugaan korupsi penyuapan penyidik KPK; (2) Alex Noerdin/mantan Gubernur Sumatera Selatan (dugaan korupsi dua kasus: pembelian gas bumi tahun 2010 – 2019; dan dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Kedua kasus itu diusut Kejagung). (3) Dodi Reza Noerdin (anak Alex Noerdin) yang adalah Bupati Musi Bayuasin (Muba), dan juga Ketua DPD Golkar Sumsel. Dodi terjerak kasus hukum karena diduga menerima fee Rp 2,6 M dari empat proyek. Terakhir atau (4) Andi Putra/Bupati Kuantan Singingi atau Kuansin (Riau). Ia dicokok KPK terkait dugaan korupsi perizinan perkebunan.
Menurut Ketum Airlangga seperti yang diungkapkan Melki Laka Lena, sehubngan dengan rentetan kasus hukum yang menjerat para kader Golkar dalam waktu relatif pendek, Ketum menegaskan, kasus yang menyerat para kader itu persoalan pribadi, tidak ada hubungannya dengan Golkar.
Untuk diketahui, rapat virtua tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini yang juga Ketua Bapilu Golkar NTT, Frans Sarong. Selain penyampaian pesan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, rapat tersebut juga membahas tentang persiapan pemberian vaksin sebanyak 150.000 dosis untuk warga NTT dari Partai Golkar.***Laurens Leba Tukan
