KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pengamat ekonomi dari Unkris Artha Wacana Kupang, Dr. Frits O. Fanggidae menyebut, pertumbuhan ekonomi Q2/2021 sebesar 7,01% meski menurutnya tidak luar biasa karena tahun yang digunakan sebagai perbandingan adalah Q2/2020 ketika pertumbuhan ekonomi negatif 5,32%, namun, pertumbuhan tersebut mesti dibarengi dengan aspek Kesehatan.
“Pertumbuhan Ekonomi dan Kesehatan harus beriringan, dan kuncinya terletak pada ketaatan pada Prokes dan pendekatan keamanan untuk menjamin stabilitas,” sebut Frits Fanggidae kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (6/8/2021).
Disebutkan Frits, pertumbuhan ekonomi positif pada Q2/2021 belum mencerminkan kerja kolektif pemerintah yang effektif untuk jangka menengah dan panjang. “Hasil yang sekarang ini, selain dibantu oleh perkembangan positif pada sejumlah negara yang menjalin ekonomi dengan Indonesia, juga secara internal adalah hasil dari upaya mempertahankan diri dari serangan Covid19. Jadi kita harus menunggu untuk menguji konsistensi pertumbuhan positif ini sampai akhir 2021,” jelas Frits Fanggidae.
Frits mengatakan, bila tahun perbandingannya adalah Q2/2019 (situasi normal), pertumbuhan ekonomi Q2/2021 maximal 2% saja. “Betul bahwa pertumbuhan positif sudah membawa kita keluar dari resesi, tetapi perlu dianalisis mendalam, apa yang menyebabkan pertumbuhan tersebut supaya dapat diketahui kualitas pertumbuhannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akibat langsung pandemi Covid-19 adalah pendapatan menurun tajam dan kesempatan kerja/lapangan usaha menyempit. “Fokus peningkangkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja melalui padat karya menjadi penting karena dalam situasi seperti ini investasi skala menengah dan besar sangat sulit,” katanya.
Kebijakan Cerdas Menko Airlangga Salah Satu Kontribusi Tumbuhnya Perekonomian Nasional
Pertumbuhan ekonomi dengan tren sangat positif itu, membuat Indonesia mampu keluar dari zona ekonomi negatif, sekalian lepas dari resesi yang mendera sejak setahun lalu. “Pertumbuhan ekonomi tentunya menuntut kebijakan secara simultan yang melibatkan berbagai aspek selain ekonomi yaitu aspek sosial, politik dan aspek lainnya juga segenap pelaku usaha dan masyarakat. Dan, salah satu penyumbang adalah berkat kerja bijak dan cerdas Pak Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian di masa pandemi Covid-19,” sebut pengamat Ekonomi dari Unika Widya Mandira Kupang, Dr. M. E. Perseveranda kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (6/8/2021).
Perseveranda menyebutkan, pertumbuhan 7,01% melaju sangat signifikan mampu membuat negara Indonesia terlepas dari resesi, hal ini tentunya didukung oleh kebijakan perekonomian terhadap pemulihan ekonomi. “Pemulihan ekonomi kuartal kedua 2021 terlihat dari indeks kenyakinan konsumen di bulan Juni 2021 berada di level 107,4 dan realisasi belanja negara hingga Juni 2021 sebesar 42,5% dari target APBN atau tumbuh sebesar 9,4% yoy,” sebutnya.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Widya Mandira Kupang ini mengatakan, dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral, berbagai sektor usaha menunjukkan kinerja perbaikan tercermin pada sektor esensial diantaranya manufaktur 6,6% yoy, perdagangan 9,4% yoy, konstrukri 4,4% yoy, pertambangan 5,2% yoy, transportasi 25,1%, dan akomodasi makan dan minum 21,6%. “Perbaikan ekonomi juga tercermin dari sisi konsumsi rumah tangga tumbuh 5,59% yoy, investasi 7,6% yoy, ekspor 31,8%, impor 31,2% yoy, dan konsumsi pemerintah 8,1% yoy,” jelasnya.
Untuk mempertahankan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19, ia menyarankan, bisa dilakukan melalui kebijakan pemerintah dari sisi permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Disebutkan, dari sisi demand, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak maju. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat, oleh sebab itu pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk mendorong kemampuan daya beli masyarakat. Alokasih anggaran itu kata dia, dapat disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja dan bantuan sosial lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu.
Selain itu, kata dia, pemerintah diharapkan mendorong konsumsi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. “Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan. Dari sisi penawaran atau supply kebijakan pemerintah adalah menggerakakan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi berupa subsidi bunga kredit perbankkan dan pemberian insentif pajak,” ujarnya.
Tidak hanya itu, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menurunkan suku bunga guna mendorong kegiatan ekonomi. Selain kebijakan ekonomi, kebijakan dibidang kesehatan di masa pandemi Covid-19 adalah mempercepat program vaksinasi bagi segenap masyarakat.
Terkait kelonggaran mobilitas warga saat ini yang berujung pada melonjaknya penularan Covid-19 dengan varian baru delta, serta pemberlakuan kebijakan PPKM dalam mengurangi mobilitas masyarakat, akan tetatapi ekonomi tetap berjalan melalui penyeimbangan aspek kehidupan dan penghidupan dengan beberapa stimulus dari pemerintah.
Untuk diketahui, Kepala BPS Pusat, Margo Yuwono merilis berita melegakan. Kata dia, ekonomi nasional tumbuh 7,07 % secara tahunan pada triwulan II-2021. Berbagai pihak sepakat, capaian itu patut dengan decak kagum. Alasannya karena memperlihatkan lonjakan sangat luar biasa dibanding periode sama tahun lalu yang mencatat pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 % (Kompas, 6/8/2021).***Laurens Leba Tukan
